Tugas BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia Baru Pencatatan Ekspor

Suara.com - CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia tidak langsung menjadi makelar ekspor komoditas terhadap perusahaan swasta.

BUMN khusus ekspor ini akan terlebih dahulu melakukan pencatatan terhadap perusahaan-perusahan yang melakukan ekspor komoditas.

Rosan menjelaskan, hingga akhir tahun ini Danantara Sumberdaya Indonesia mengoleksi data-data ekspor perusahaan komoditas. Kemudian, akan mencocokan apakah harga yang ditawarkan sesuai harga pasar atau tidak.

"Jadi kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan Desember, kami harus selalu menyampaikan bahwa semua transaksi ekspor, sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu, pelaporan terlebih dahulu Q-to-Q secara komperhensif kepada kami," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Rosan, upaya ini untuk mengurani praktik curang yang dilakukan eksportir, di mana menaikkan nilai ekspor atau under-invoicing maupun transfer pricing.

"Dalam waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan world bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas kita," ucapnya.

Rosan menjamin, kehadiran BUMN ekspor ini juga menciptakan transparansi dalam nilai ekspor hingga penerimaan devisa negara dari eskpor.

"Jadi justru keberadaan kami ini, ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara lurus baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada," bebernya.

BPI Danantara) akhirnya membangun BUMN baru untuk menampung ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). BUMN itu bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Baca Juga: Mulai 1 Juni, BUMN Siap Jadi Makelar Ekspor SDA

Danantara Sumberdaya Indonesia akan seperti makelar di mana akan menjual komoditas SDA dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan ke depan tidak bisa ekspor sendiri, tapi harus melalui DSI

Adapun, komoditas SDA yang ditampung DSI diantaranya, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferrous alloy).

"Dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka, dengan menjunjung good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini," pungkasnya.