PPAD Geram Pemerintah Terlalu Lama Biarkan Taksi Online

Humas Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat Suharto mengakui jika ada anggota dari PPAD melakukan sweeping terhadap supir angkutan umum yang sedang menarik penumpang. Hal tersebut lantaran pemerintah terlalu lama memberikan kepastian terkait keberadaan taksi berbasis online yakni Uber dab Grabcar.

Ia pun menyalahkan pemerintah terkait adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh para demonstran yang berunjuk rasa di beberapa titik di Jakarta.

"Sebenarnya aksi kita hari ini aksi damai. Tapi karena pemerintah terlalu lama memberikan kepastian terkait grab sama uber ini, kita geram dan marah. Kenapa pemerintah masih membiarkan taksi ini beroperasi padahal ilegal," kata Suharto saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jakarta Pusat, Selasa (23/3/2016).

Lebih lanjut, Suharto pun mengaku aneh dengan tingkah Menkominfo yang justru terlihat melindungi perusahaan ilegal dan tidak segera merespons untuk segera memblokir serta adanya pembiaran.

"Kenapa ada pembiaran seperti ini. Kalau tidak sanggup menjadi Menteri segera turun saja, jangan lindungi perusahaan asing. Mereka itu nggak bayar pajak, nggak bayar KIR nggak bayar tera. Sedangkan taksi konvensional tetap harus menaati aturan pemerintah,kenapa mereka (uber dan grabcar) nggak. Ini kan pilih kasih dong jadinya," katanya.

Ia pun meminta kepada Menteri Kominfo Rudi Rubiantara untuk segera menutup penyedia jasa transportasi umum berbasis online untuk menegakkan keadilan.

Rencananya, aksi unjuk rasa ini hari   akan dilaksanakan di sejumlah titik di Jakarta, seperti Bundaran Hotel Indonesia (HI), depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), depan Istana Negara, depan gedung Kementerian Perhubungan dan Balai Kota DKI Jakarta.