Bantu Capai Target Pajak, Menteri ESDM Lapor SPT Pajak via Online

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said hari ini Senin (28/3/2016) mengajak seluruh pegawainya di kementerian ESDM untuk melakukan asistensi Pengisian Pajak Tahunan secara online.

Hal tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak 2016 serta mengimplementasikan sistem elektronik penyetoran SPT Pajak atau e-filling.

“Sebagai pelayan publik, kita wajib melaporkan pajak, karena pajak itu bagian dari penerimaan negara. Jadi kita ingin semua tim yang berada di Kementerian ESDM untuk penuhi kewajiban SPT Pajak pribadi,” kata Sudirman saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, pajak memiliki peranan penting untuk memperkuat sebuah negara baik untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat juga bisa digunakan untuk membela negara agar menjadi negara yang lebih baik dan kokoh. Oleh sebab itu, ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak agar Indonesia bisa lebih baik lagi.

“Kita dorong semuanya, kita ingin akhiri ini dengan baik sesuai dengan surat Menpan no 8 tahun 2015. Ini merupakan kewajiban yang berarti harus dituntaskan,” katanya. 

Dalam catatan Suara.com, mengacu data Kementerian Keuangan, kinerja penerimaan pajak negara dalam dua bulan pertama tahun 2016 masih loyo. Realiasasi penerimaan pajak Januari-Februari 2016 baru mencapai Rp122,4 triliun. Jumlah ini turun 5,4 persen dibanding Januari-Februari 2015 yang mencapai Rp130,8 triliun. Harga minyak dunia yang merosot dituding jadi penyebab karena membuat penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas untuk negara juga merosot.

Tahun ini, dalam APBN 2016 yang telah ditetapkan, penerimaan pajak negara ditargetkan mencapai Rp1.360,1 triliun. Target tersebut terdiri dari target penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp715,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp571,7 triliun, PPh Migas mencapai Rp41,4 triliun. Ditambah target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp19,4 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp11,8 triliun.