Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui selama ini Indonesia lalai memperhatikan kebutuhan domestik dengan terlalu banyak mengekspor energi.
"Pemerintah akan mendorong pembangunan industri petrokimia dan turunannya, serta akan mengurangi impor," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Luhut dalam paparannya sebagai pembicara kunci temu akbar alumni geologi Institut Teknologi Bandung di kampus ITB Bandung, Sabtu, mengatakan untuk meningkatkan ketahanan energi, Indonesia akan meningkatkan investasi di bidang migas, mengembangkan kawasan pertumbuhan berbasis energi, membangun kilang minyak baru, membangun kilang mini, dan membangun jaringan pipa gas.
"Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dukungan pendanaan dan tenaga insinyur. Ketahanan energi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, karena ketergantungan terhadap impor minyak bisa membuat ekonomi kita sulit bertumbuh dan terlalu cepat panas," ujarnya dalam paparannya yang bertema peningkatan ketahanan energi Indonesia dengan optimasi sumber daya alam.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan Presiden Joko Widodo berencana membangun kembali Narasi Kemaritiman Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden pertama RI Soekarno.
Narasi kemaritiman Indonesia itu, menurut Luhut, sempat terhenti setelah masa pemerintahan Presiden Bung Karno.
"Sekarang Presiden ingin menghidupkan kembali wacana Narasi kemaritiman ini dan akan membuat buku putihnya," ujarnya.
Presiden Joko Widodo, lanjut Luhut, juga memintanya agar memperbanyak pengadaan kapal dalam rangka membangun narasi kemaritiman.
"Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya) dalam pengadaan kapal kecil yang bisa menjadi 'feeder' (pengumpan) untuk membantu membawa barang dar pangkalan logistik. Hal ini diperlukan agar pada waktu musim pengiriman barang, kapal dari Jawa tidak sulit masuk ke pulau-pulau kecil," ujarnya.
Ada pun terkait tol laut yang juga bagian dari sektor kemaritiman, pemerintah bertekad untuk membenahi dan menggunakannya dengan maksimal.
Salah satunya adalah dengan pembenahan pantai timur Sumatera agar bisa dilewati kapal sehingga mampu menekan biaya logistik.
"Kemudian, laut di sebelah barat Sumatera, yaitu Padang, Sibolga, Meulaboh, juga belum optimal pemanfaatanya. Begitu juga di sebelah selatan Jawa, dari Genteng sampai Banten, juga Laut Jawa, masih harus dioptimalkan pemanfaatannya. Presiden sudah memerintahkan untuk memperbaiki keadaan di tempat-tempat tersebut," jelas Luhut. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
Harga Minyak Dunia Membara, RI Mulai Lirik Pasokan dari Rusia? Begini Kata Wamen ESDM
-
Waspada! IHSG Bisa Menuju Level 6.000 Lagi, Ini Pemicunya
-
OJK Bakal Rombak Aturan Papan Pemantauan Khusus, Sinyal Positif bagi Investor?
-
Pemerintah Genjot Energi Alternatif dari Singkong, Tebu, Jagung, dan Sawit
-
BRI KKB Tawarkan Bunga Mulai 2,85% Flat, Kredit Mobil Baru Kini Bisa Diajukan Lewat BRImo
-
Tambah Pasokan Listrik, 268 Proyek Pembangkit Baru Segera Dibangun
-
ESDM Telah Bidik Lebih dari 30 Lokasi Konversi PLTD Jadi PLTS
-
Full Senyum! Mitra Driver Gojek dan Keluarga Berangkat Mudik Gratis
-
Bank Mega Syariah Koleksi DPK Rp 12 Triliun Sepanjang 2025
-
Eskalasi Konflik Iran-AS-Israel Mulai 'Cekik' Biaya Ekspor RI ke Timur Tengah