BRI Siap Diberlakukan Holding BUMN

 Sekretaris Perusahaan PT BRI (Persero) Tbk Hari Siaga mengatakan rencana Kementerian BUMN untuk membentuk Holding BUMN dapat mengefisienkan kinerja perbankan dan membuat perusahaan tersebut lebih siap dalam skala lebih luas.

"Kalau kita bicara 'holding company' itu adalah program Kementerian BUMN. Ke depan perusahaan harus efisien karena persaingan sedemikian ketat, pasar tidak ada batas, semua menjadi global," ujarnya di Jayapura, Minggu (28/8/2016).

Ia pun menyebut BRI sudah sangat siap bila rencana tersebut akhirnya direalisasikan oleh pemerintah.

"BRI sangat siap tapi itu tergantung kebijakan pemerintah. Kita ini pemegang saham mayoritas pemerintah, jadi kalau pemerintah katakan harus holding maka kita akan masuk," kata dia.

Hari menyatakan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang sifatnya menghambat, namun lebih untuk membangun dan menyukseskan perusahaan ini agar bisa bersaing dengan perusahaan lain, khususnya dalam menghadapi MEA Perbankan.

"MEA perbankan masuk 2020, nanti bank di luar negeri bisa masuk sampai ke pelosok. Nah apakah kita rela nasabah UMKM diambil oleh bank lain, kami tidak rela makanya kita harus ciptakan barrier," kata dia.

Khusus untuk BRI, Hari menyebut pihaknya sudah menyiapkan diri untuk memperkuat jaringannya di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri.

"Salah satunya dengan satelit kita perkuat agen BRIlink, kita ciptakan teras kapal, itu adalah bagaimana kita menggali potensi yang tidak bisa disentuh oleh perbankan tradisional," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan peraturan mengenai pembentukan holding BUMN sedang disusun, dan dalam kajian dengan kementerian terkait.

"Kita bicarakan dulu mengenai persiapan PP (Peraturan Pemerintah), aturan-aturan yang harus diperbaiki, dan kita komunikasi dengan siapa saja," kata Rini.

Dalam rapat koordinasi membahas kelanjutan rencana pembentukan holding BUMN yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ikut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Namun, Rini belum bisa memberikan kepastian waktu penerbitan PP mengenai pembentukan enam holding BUMN tersebut. (Antara)