Suara.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah ekonom di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016). Dalam pertemuan disertai makan siang itu Jokowi membahas mengenai kondisi ekonomi global yang masih lemah, serta harapan terhadap kebijakan amnesty pajak.
"Kondisi ekonomi dunia belum pulih, kemarin waktu pertemuan terakhir G20 di Hangzhou semuanya (negara) belum menemukan jawaban-jawaban," kata Jokowi.
Dalam KTT G20 di Hangzhou, Cina beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku bertemu lembaga donor dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Semua lembaga donor tersebut menilai kondisi lemahnya ekonomi global tersebut masih terjadi hingga tahun mendatang.
"Semuanya tetap tahun depan masih pesimis bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan naik, mereka malah menyampaikan akan ada penurunan lagi. Ini yang saya kira berita yang tidak baik," ujar dia.
Sementara itu, kata Jokowi, kondisi di dalam negeri sendiri harga komoditas belum membaik. Kemudian ditambah lagi dengan ketidakpastian kebijakan keuangan yang belum jelas arahnya ke mana.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menceritakan, dalam KTT G20 di Hangzhou itu negara yang masih optimis atas pertumbuhan ekonomi adalah India.
"Saya kira pertemuan G20 kemarin yang masih sangat optimis Narendra Modi (Perdana Menteri India, saya ingin ambil poinnya dia. Maksud saya kalau India berani optimis, kenapa kita tidak. Tetapi tetap pembenahan, dan perombakan di dalam harus kita lakukan besar-besaran, kalau tidak lakukan itu ya saya pastikan kita ditinggal," tutur dia.
Jokowi menyatakan optimis, karena masih banyak peluang yang bisa diraih terutama kalau ketergantungan terhadap APBN untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun dia ingin harus ada investasi secara besar-besaran masuk ke dalam negeri.
"Karena kita jadi incaran arus modal masuk, tetapi memang di kita masih banyak masalah, banyak kendala. Mungkin nanti dari KADIN Pak Rosan, dan HIMPI Pak Hariyadi bisa menyampaikan kendala-kendala dari pelaku usaha yang masih dirasakan, meskipun kami sudah berusaha untuk menyelesaikan itu," kata dia.
Jokowi menambahkan, dirinya sampai saat ini masih optimis dengan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Menurut dia yang paling penting saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sudah terlihat.
"Kemudian kepatuhan-kepatuhan dan kesadaran membayar pajak mereka ini saya lihat ada pergerakan yang sangat baik. Sampai hari paling tidak, (tax amnesty) kita sudah mencapai Rp33 triliun lebih, dan sudah mengangkut lebih dari 90.000 orang yang ikut Tax Amnesty. Dan saya tadi membaca risetnya Citibank, ditulis di sini tax amnesty bergerak cepat dan ada deklarasinya sudah Rp1.029 Triliun, ini merupakan satu dari sukses tax amnesty yang ada di dunia. Ini saya baca di judulnya saja saya sudah seneng. Dan ini strategi Indonesia yang menurut mereka sangat baik," ujar dia.
Para ekonom yang hadir dalam pertemuan dengan Jokowi 20 orang. Di antaranya adalah:
1. Raden Pardede (Bidang Ekonomi Makro/Fiskal/Industri)
2. Tony Prasetiantono ((Bidang Ekonomi Makro/Fiskal/Moneter)
3. Djisman Simanjuntak (Bidang Ekonomi Perdagangan Nasional)
4. Haryo Aswicahyono (Bidang Ekonomi Perdagangan Internasional/Industri)
5. Ari Kuncoro (Bidang Ekonomi Industri/Ketenagakerjaan)
6. Lukita Dinarsyah Tuwo (Bidang Perencanaan Pembangunan)
7. Elan Satriawan (Bidang Ekonomi Pembangunan/Kesehatan/Pendidikan)
8. Enny Sri Hartati (Bidang Ekonomi Pertanian/Pambangunan)
9. Iman Sugema (Bidang Ekonomi Pembangunan/Pertanian/Syariah).
10. Destry Damayanti (Ekonom Moneter/Keuangan)
11. Heriyanto Irawan (Analis Pasar)
12. Poltak Hotradero (Analis Pasar)
13. Helmi Amran (Analis Pasar)
14. Revrisond Baswir (Bidang Syariah/Akutansi/Koperasi/Korupsi)
15. Haryadi Sukamdani (Bidang Bisnis)
16. Rosan Roeslani (Bidang Bisnis)
17. Bahlil Lahadia (Bidang Bisnis)
18. Prasetyantoko
19. Kikie Boenawan (Fund Asing)
20. Hendri Saparini (Bidang Ekonomi Makro).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia