Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) merevitalisasi kawasan pelabuhan perikanan Muara Baru Jakarta Utara dengan menjadikannya sebagai pasar ikan modern (National Fisheries Center) Muara Baru. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan dalam persiapannya membangun pasar ikan moderen tersebut akan dilakukan penataan ulang agar terlihat lebih rapi. Selain itu, Pusat Perikanan Muara Baru juga dilengkapi dengan sistem perdagangan online guna meningkatkan kenyamanan pedagang dan konsumen.
"Jadi namanya nanti National Fisheries Center Muara Baru. Penjualnya nanti pakai seragam. Penataan ulang semuanya dilakukan agar lebih rapih juga tidak semrawut", ungkap Susi dalam gelaran konferensi pers di Kantor KKP Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Pusat Perikanan Terpadu di Muara Baru ini akan didesain bangunan modern 2 lantai, di atas tanah seluas 100 hektar milik KKP dan Perum Perindo. Di dalamnya akan dilengkapi pusat perbelanjaan dan kuliner, cold storage hingga tempat pelelangan ikan yang akan terintegrasi secara langsung. Susi juga menegaskan kawasan Muara Baru ini ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun ke depan dan untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan diselesaikan akhir tahun ini. "Kita targetkan TPI nya selesai tahun ini," ujar Susi.
Sementara untuk urusan tanah di lokasi pembangunan, Susi menjelaskan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan 31 Agustus lalu, maka KKP akan memberlakukan sewa tanah hingga 5 tahun. "Kalau ada yang lebih dari 5 tahun dikembalikan. Karena harga sewa selama ini sangat murah,dan membuat negara dirugikan," jelas Susi.
Susi menjelaskan, selama ini tanah milik negara dikuasai oleh beberapa oknum dan disewa dengan harga tinggi. "Tapi selama ini pemerintah tidak bisa apa-apa, karena dikuasai pengusaha yang tidak appropriate. Nah sekarang kita harus tegas. Kita akan menggunakan tempat tersebut semaksimal mungkin untuk para stakeholder", lanjutnya.
Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin mengatakan, saat ini ada 3 perusahaan yang sudah jatuh tempo, 2 perusahaan sudah memperpanjang dan 1 sedang proses perpanjang. Sementara untuk kenaikan tarif, Syahril menjelaskan akan dinaikkan secara bertahap. "Tarif ini kita tetapkan untuk 5 tahun ke depan dan berdasarkan Kemenkeu, dinaikkannya secara bertahap, jadi per semester dinaikkan", jelas Syahril.
Susi mengatakan, dahulu aset-aset BUMN disewa tanpa kira-kira. Sementara para pengusaha mematok harga sewa yang tinggi. "Pengusaha pasang sewa dengan harga tinggi. Ya masa pemerintah yang pasang, mereka ga mau nyewa. Apa lagi ini kita harus memberi masukan kepada negara lho", paparnya.
Soal investasi, KKP siap menggelontorkan 200 miliar dan dari Perindo senilai 360 miliar. "Sementara untuk total perbaikannya seluas 100 hektarnya bisa mencapai 3 hingga 5 triliun. Tapi itu kan juga akan gandeng swasta nanti", tutupnya.
KKP juga menargetkan kota lainnya akan digagas pasar ikan modern seperti Muara Baru, yakni Semarang, Surabaya dan Bandung. Diharapkan dengan didirikannya pasar ikan modern oleh KKP, semakin memantapkan langkah Indonesia untuk berada di garis depan sektor kelautan dan perikanan, serta mewujudkan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok