Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) merevitalisasi kawasan pelabuhan perikanan Muara Baru Jakarta Utara dengan menjadikannya sebagai pasar ikan modern (National Fisheries Center) Muara Baru. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan dalam persiapannya membangun pasar ikan moderen tersebut akan dilakukan penataan ulang agar terlihat lebih rapi. Selain itu, Pusat Perikanan Muara Baru juga dilengkapi dengan sistem perdagangan online guna meningkatkan kenyamanan pedagang dan konsumen.
"Jadi namanya nanti National Fisheries Center Muara Baru. Penjualnya nanti pakai seragam. Penataan ulang semuanya dilakukan agar lebih rapih juga tidak semrawut", ungkap Susi dalam gelaran konferensi pers di Kantor KKP Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Pusat Perikanan Terpadu di Muara Baru ini akan didesain bangunan modern 2 lantai, di atas tanah seluas 100 hektar milik KKP dan Perum Perindo. Di dalamnya akan dilengkapi pusat perbelanjaan dan kuliner, cold storage hingga tempat pelelangan ikan yang akan terintegrasi secara langsung. Susi juga menegaskan kawasan Muara Baru ini ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun ke depan dan untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan diselesaikan akhir tahun ini. "Kita targetkan TPI nya selesai tahun ini," ujar Susi.
Sementara untuk urusan tanah di lokasi pembangunan, Susi menjelaskan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan 31 Agustus lalu, maka KKP akan memberlakukan sewa tanah hingga 5 tahun. "Kalau ada yang lebih dari 5 tahun dikembalikan. Karena harga sewa selama ini sangat murah,dan membuat negara dirugikan," jelas Susi.
Susi menjelaskan, selama ini tanah milik negara dikuasai oleh beberapa oknum dan disewa dengan harga tinggi. "Tapi selama ini pemerintah tidak bisa apa-apa, karena dikuasai pengusaha yang tidak appropriate. Nah sekarang kita harus tegas. Kita akan menggunakan tempat tersebut semaksimal mungkin untuk para stakeholder", lanjutnya.
Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin mengatakan, saat ini ada 3 perusahaan yang sudah jatuh tempo, 2 perusahaan sudah memperpanjang dan 1 sedang proses perpanjang. Sementara untuk kenaikan tarif, Syahril menjelaskan akan dinaikkan secara bertahap. "Tarif ini kita tetapkan untuk 5 tahun ke depan dan berdasarkan Kemenkeu, dinaikkannya secara bertahap, jadi per semester dinaikkan", jelas Syahril.
Susi mengatakan, dahulu aset-aset BUMN disewa tanpa kira-kira. Sementara para pengusaha mematok harga sewa yang tinggi. "Pengusaha pasang sewa dengan harga tinggi. Ya masa pemerintah yang pasang, mereka ga mau nyewa. Apa lagi ini kita harus memberi masukan kepada negara lho", paparnya.
Soal investasi, KKP siap menggelontorkan 200 miliar dan dari Perindo senilai 360 miliar. "Sementara untuk total perbaikannya seluas 100 hektarnya bisa mencapai 3 hingga 5 triliun. Tapi itu kan juga akan gandeng swasta nanti", tutupnya.
KKP juga menargetkan kota lainnya akan digagas pasar ikan modern seperti Muara Baru, yakni Semarang, Surabaya dan Bandung. Diharapkan dengan didirikannya pasar ikan modern oleh KKP, semakin memantapkan langkah Indonesia untuk berada di garis depan sektor kelautan dan perikanan, serta mewujudkan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pilih Mata Uang Lokal, Negara ASEAN Kompak Kurangi Gunakan Dolar
-
Ada Pemotongan Anggaran, 800 Ribu Buruh hingga Guru Mogok Kerja
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis