Hingga 2019, Pemerintah Entaskan 610.000 Rumah Tak Layak Huni

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekitar 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tak layak huni. Untuk menangani RTLH yang masih cukup banyak di Indonesia tersebut pemerintah memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Pekerjaan rumah bagi kami dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan dari 2,51 juta unit RTLH menjadi hanya 1,9 juta unit. Artinya kami harus mengurangi RTLH sebanyak 610.000 unit hingga 2019 nanti," kata Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR Jhony Fajar Sufyan Subrata, di Kuningan, Jawa Barat, Jumat (7/10/2016)

Pada tahun 2015, Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR  telah meningkatkan kualitas 82.245 unit rumah di seluruh Indonesia. Sedangkan target di 2016 adalah 94.210 unit.

"Target kami 94.210 unit dengan rincian 93.210 unit peningkatan kualitas rumah tak layak huni dan seribu untuk pembangunan rumah baru," kata  Jhony.

Pemerintah, imbuh Johny, telah menyalurkan dana BSPS yang besarnya maksimal Rp 15 juta untuk peningkatan kualitas rumah dan Rp 30 juta untuk pembangunan rumah baru ke seluruh Pemda di seluruh wilayah Indonesia. "Bantuannya bukan full tapi stimulan untuk mendorong masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam meingkatkan kualitas rumahnya," tambah dia.

Sedangkan di Kuningan, program BSPS dilakukan sejak tahun 2008 hingga saat ini. "Sejak 2008 hingga 2016 ini sebanyak 6.463 di Kabupaten Kuningan rumah yang telah kami tingkatkan kualitasnya," terangnya.

Menurut Jhony Pelaksanaan program BSPS yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya. Adanya dukungan pemerintah daerah yang baik serta partisipasi aktif dari masyarakat membuat program yang dikenal dengan istilah bedah rumah tersebut mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat dengan dana stimulan yang diberikan oleh Kementerian PUPR.

"Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat mengajak peran masyarakat untuk saling membantu dan bergotong royong dalam membangun rumah masyarakatnya dengan dana stimulan yang kami berikan. Keseriusan Pemkab Kuningan itu bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain," ujarnya kepada para wartawan di Pendopo Kabupaten Kuningan.

 Sementara itu, Bupati Kuningan Acep Purnama menyatakan, program BSPS sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Adanya sikap saling gotong royong atau istilahnya saling menitipkeun bahan bangunan antar tetangga membuat hasil pembangunan rumahnya cukup baik di lapangan.

"Besarnya bantuan stimulan dari pemerintah kalau di lihat secara angka memang belum mencukupi. Tapi dengan gotong royong warga maka hasil pembangunannya sangat baik dan memenuhi kriteria rumah yang layak," tandasnya.

Sikap gotong royong tersebut, Acep mencontohkan adalah 'Arisan Rumah, maksudnya, setiap ada salah satu penduduk yang sedang membangun rumah maka setiap tetangganya akan menyimpan satu sak semen, begitu seterusnya bila dikemudian hari tetangganya tersebut juga membangun rumah.

"Kita bisa lihat bahwa dengan bantuan maksimal 15 juta rumah bisa berdiri bagus seperti rumah dengan nilai bangunan 60 juta, dan potensi yang kami miliki adalah semangat gotong royong," tambah Acep.

Berdasarkan data yang dimiliki dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan yang melakukan pendataan rumah tidak layak huni, sekitar 14.000 rumah warga tercatat tidak layak huni dan baru sekitar 6.500 rumah yang dapat di tangani dan mendapat bantuan BSPS.

"Kami juga telah menyediakan dana APBD untuk program serupa yang besar anggarannya Rp 4 juta per unit rumah. Dan kami juga mengajak perusahaan - perusahaan yang ada di Kabupaten Kuningan untuk menyalurkan dana CSR nya untuk membantu program bedah rumah bagi warga yang ada di sekitarnya," katanya.