Bank Mandiri menyiapkan solusi perbankan online untuk mempermudah dan mempercepat transaksi penerimaan Badan Pengusahaan (BP) Batam dari para pengguna fasilitas di kawasan Batam. Adapun penandatanganan perjanjian untuk kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Digital Banking & Technology Bank Mandiri Rico Usthavia Frans dan Deputi bidang Administrasi dan Umum BP Batam Sigit Priadi Pramudito serta Deputi bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam Eko Santoso Budianto di Jakarta, Senin (28/11/2016).
Menurut Rico, solusi yang diberikan kepada BP Batam sejalan dengan inisiatif pengembangan sistem & teknologi yang dilaksanakan kepada BP Batam. Solusi yang diberikan oleh Bank Mandiri untuk mendukung inisiatif tersebut adalah Autodebit Host to Host atas penerimaan jasa kepelabuhanan dari pengguna jasa yang bersandar di pelabuhan kelolaan BP Batam. Solusi lainnya adalah layanan Bill Payment Host to Host untuk membantu penerimaan BP Batam dari pengguna jasa di bidang pengelolaan lahan, rumah sakit, bandara dan lainnya
“Sinergi ini merupakan implementasi komitmen Bank Mandiri dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk investasi asing dan investasi dalam negeri, terutama di kawasan khusus seperti
Batam,” tutur Rico.
Layanan perbankan ini, lanjut Rico, diharapkan dapat mendukung bisnis BP Batam dalam banyak hal diantaranya percepatan penerimaan pembayaran, percepatan proses rekonsiliasi data di dalam sistem keuangan BP Batam, hingga peningkatan efisiensi dengan menekan transaksi tunai di pelabuhan, unit pengelolaan lahan dan pengelolaan bidang unit lainnya.
BP Batam sendiri merupakan otoritas yang dibentuk pemerintah dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan, bandara, rumah sakit dan lahan di kawasan Batam. Adapun jasa kepelabuhanan yang diberikan BP Batam antara lain Jasa Kapal, Bongkar Muat dan Jasa Penumpang.
“Dengan layanan transaksional perbankan yang handal, Bank Mandiri berharap dapat membantu BP Batam meningkatkan nilai investasi di kawasan ekonomi eksklusif ini,” ungkap Rico.
Saat ini, layanan transaksional Bank Mandiri untuk BP Batam meliputi Giro, Mandiri Cash Management, Payroll, Bill Payment, KPR dan KTA.
Rico berharap, kerjasama dengan BP Batam tersebut dapat ikut mendorong peningkatan pendapatan perseroan atas jasa perbankan (fee based income). Per Januari - September 2016, pendapatan fee based income perseroan secara bank only tercatat sebesar Rp2,5 triliun, tumbuh sekitar 6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
QRIS Makin Praktis, Nikmati Limit Kartu Kredit BRI Langsung di BRImo
-
OJK Ungkap 7 Perusahaan Asuransi Terancam Bangkrut, Potensi Rugi Hingga Rp19 Triliun!
-
Vietnam-AS Makin Mesra, Vietjet Pesan 200 Pesawat Boeing Senilai US$32 miliar
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Anak Usaha Astra Beli Tambang Emas di Sulut
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
-
Alasan Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Pribadi Harus Bayar
-
Aib dan Borok Asuransi BUMN Dibongkar OJK di Depan DPR, Taspen dan Asabri Disebut Paling Buruk!
-
APBN 2026 Disahkan, Jadi 'Senjata' Pertama Pemerintahan Prabowo