PT Pertamina (Persero) menyiapkan lima pioritas strategi untuk menjaga eksistensi dan kinerjanya ke depan. Tujuannya untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia sekaligus menyokong kemandirian energi nasional, namun disisi lain tetap berupaya menjunjung tinggi transparansi.
Hal itu diungkapkan Ahmad Bambang, Wakil Presiden Direktur PT Pertamina dalam panel pembuka Pertamina Energy Forum 2016, yang mengusung tema “Energy Environment, Policy, and Governance : The Current Dynamics”. Ahmad Bambang membahas mengenai kinerja perusahaan pada tahun 2016 dan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun depan, serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Ahmad, ditengah masih berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dalam 24 bulan terakhir yang sempat mencapai 75 persen, Indonesia meski memiliki sumber energi yang berlimpah namun masih sangat bergantung pada minyak impor guna memenuhi konsumsi domestik.
“Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, Pertamina akan melanjutkan implementasi lima strategi prioritas yakni pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, meningkatkan kapasitas pengilangan dan petrokimia, mengembangkan infrastruktur dan marketing, serta memperkuat struktur keuangan,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (13/12/2016).
Sementara Ir. Setyorini Tri Hutami, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan tentang upaya yang dilakukan pemerintah guna menarik investor dengan mempermudah peraturan investasi di sektor minyak dan gas, baik di hulu maupun di hilir guna meningkatkan daya saing terhadap negara lain, yang pada saat ini cukup tertinggal
“Sejumlah upaya dilakukan untuk menarik para investor antara lain dengan mempermudah prosedur investasi jadi lebih cepat dan mudah dari yang sebelumnya lebih dari 100, saat ini dalam proses penyederhanaan menjadi 6,” ujar Setyorini.
Sedangkan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Supriapdono menjelaskan keikutsertaan lembaganya dalam mengawasi tata kelola perusahaan yang baik pada industri minyak dan gas dari awal sampai akhir, terutama dalam sistem monitoring dan pengawasan kebijakan yang rawan terhadap korupsi.
“Dari tahun 2008 sampai saat ini, KPK telah berhasil menyelamatkan Rp 197 triliun dari potensi korupsi di sektor ESDM dan Migas. Semestinya negara bisa untung lebih banyak dari sektor ini jika menjalankan tata kelola usaha dengan baik,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar