PT Pertamina (Persero) menyiapkan lima pioritas strategi untuk menjaga eksistensi dan kinerjanya ke depan. Tujuannya untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia sekaligus menyokong kemandirian energi nasional, namun disisi lain tetap berupaya menjunjung tinggi transparansi.
Hal itu diungkapkan Ahmad Bambang, Wakil Presiden Direktur PT Pertamina dalam panel pembuka Pertamina Energy Forum 2016, yang mengusung tema “Energy Environment, Policy, and Governance : The Current Dynamics”. Ahmad Bambang membahas mengenai kinerja perusahaan pada tahun 2016 dan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun depan, serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Ahmad, ditengah masih berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dalam 24 bulan terakhir yang sempat mencapai 75 persen, Indonesia meski memiliki sumber energi yang berlimpah namun masih sangat bergantung pada minyak impor guna memenuhi konsumsi domestik.
“Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, Pertamina akan melanjutkan implementasi lima strategi prioritas yakni pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, meningkatkan kapasitas pengilangan dan petrokimia, mengembangkan infrastruktur dan marketing, serta memperkuat struktur keuangan,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (13/12/2016).
Sementara Ir. Setyorini Tri Hutami, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan tentang upaya yang dilakukan pemerintah guna menarik investor dengan mempermudah peraturan investasi di sektor minyak dan gas, baik di hulu maupun di hilir guna meningkatkan daya saing terhadap negara lain, yang pada saat ini cukup tertinggal
“Sejumlah upaya dilakukan untuk menarik para investor antara lain dengan mempermudah prosedur investasi jadi lebih cepat dan mudah dari yang sebelumnya lebih dari 100, saat ini dalam proses penyederhanaan menjadi 6,” ujar Setyorini.
Sedangkan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Supriapdono menjelaskan keikutsertaan lembaganya dalam mengawasi tata kelola perusahaan yang baik pada industri minyak dan gas dari awal sampai akhir, terutama dalam sistem monitoring dan pengawasan kebijakan yang rawan terhadap korupsi.
“Dari tahun 2008 sampai saat ini, KPK telah berhasil menyelamatkan Rp 197 triliun dari potensi korupsi di sektor ESDM dan Migas. Semestinya negara bisa untung lebih banyak dari sektor ini jika menjalankan tata kelola usaha dengan baik,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Timur Tengah Hadapi Kiamat Kecil Jika Iran Serang Instalasi Desalinasi Negara-negara Arab
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
Perhatian Pemudik! Rest Area KM 52B Bisa Ditutup Sewaktu-waktu Saat Arus Balik
-
Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,7% di Q1 2026 Meski Ada Perang AS vs Iran
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
-
285 Ribu Kendaraan Bakal Padati Jalan Tol Trans Jawa pada 24 Maret
-
LPEI Ungkap Risiko Konflik Timur Tengah ke Kinerja Ekspor Indonesia Masih Terbatas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat
-
Kendaraan Arus Balik Mulai Ramai, Rest Area di Tol Semarang Terapkan Pola Buka-Tutup