Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalokasikan dana sebesar Rp118 triliun selama periode 2015-2019, untuk program ketahanan pangan nasional.
"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp118 triliun selama periode 2015-2019, untuk program ketahanan pangan nasional," ujar Direktur Pertanian Bappenas Sriyanti saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Aggaran tersebut, kata dia, merupakan indikasi awal pendanaan selama lima tahun untuk anggaran program/kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L), atau sekitar Rp23 triliun/tahun. Angka itu, diluar subsidi dan dana alokasi khusus (DAK).
Menurut dia, alokasi pendanaan itu tentunya akan dapat bertambah ataupun berkurang setiap tahunnya berdasarkan dinamika politik anggaran dalam rencana kerja pemerintah (RKP) serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ia menjelaskan, beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan program ketahanan pangan tersebut.
Pertama, peningkatan fungsional jaringan irigasi. Kedua, distribusi input produksi yang mencukupi. Ketiga, perluasan lahan baku dan peningkatan luas tanam, jelasnya.
Keempat, pengamanan produksi dari gangguan iklim dan organisme pengganggu tanaman. Kelima, penguatan infrastruktur produksi dan distribusi pangan. Keenam, stabilisasi harga pangan. Dan ketujuh, penyediaan pangan beragam.
"Tujuh langkah strategis di atas menjadi fokus pemerintah untuk mewujudkan program ketahanan pangan, yang kegiatannya ada di berbagai K/L," papar Sriyanti.
Ia menambahkan, alokasi kegiatan Rp118 triliun itu masuk dalam APBN Kementerian Pertanian (Kementan).
Meski demikian, tambah dia, Bappenas bersama dengan Kementan menyusun program kegiatan untuk peningkatan produksi tersebut.
"Seperti, berapa banyak benih yang harus disediakan, lalu berapa sarana produksi yang harus disediakan, dan seterusnya," terang Sriyanti, menambahkan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026
-
5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik
-
Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?
-
Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking
-
Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD
-
Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%
-
Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!
-
Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital
-
Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?
-
OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja