Persoalan Pangan Indonesia Diakibatkan Irigasi

Untuk menjaga ketersediaan dan harga komoditas pangan di awal tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan rapat koordinasi bersama instansi terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Perum Bulog pada hari Rabu (1/2/2017) di Jakarta.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Direktur Perum Bulog Djarot Kusumayakti serta pejabat terkait.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersedian dan gejolak harga pangan di tahun 2017.

Rakor kali ini secara khusus membahas komoditas beras dan gula. “Negara harus mengambil peran dalam menjaga stabilitas harga,” kata Darmin Nasution.

Dalam hal beras, pemerintah akan berupaya memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun embung-embung sebanyak mungkin di desa-desa. Embung-embung dan irigasi ini diharapkan mampu mengairi lahan seluas sekitar 100 ha – 200 ha.

“Persoalan kita saat ini adalah irigasi. Kita perlu membangun kantong-kantong air kecil atau embung sebanyak mungkin di desa-desa. Bendungan besar dengan biaya yang mahal dampaknya akan sangat lama untuk sampai ke hasil panen,” ujar Darmin.

Untuk menjaga stok pangan nasional, pemerintah akan berusaha membangun lumbung-lumbung desa dan memperbanyak pengadaan pengering atau dryer sehingga hasil panen dapat disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Adapun soal gula, pada Januari 2017, Perum BULOG telah merealisasikan pembelian gula dari PTPN XIV sebesar 26.500 ton dan penjualan sebesar 20.983 ton. Saat ini stok yang dimiliki BULOG per akhir Januari 2017 menjadi sebesar 264.623 ton.

Baca Juga: Antisipasi Gagal Panen, Pemerintah Libatkan BMKG

Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula konsumsi sampai dengan bulan Juli 2017, Perum BULOG berencana menambah persediaan hingga menjadi sebesar 653.261 Ton.

Rapat koordinasi lintas kementerian ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan melindungi gejolak harga pangan di tahun 2017.

"Ke depannya, sinergi lintas kementerian ini akan dilakukan secara berkala untuk memantau ketersediaan stok dan memonitor harga komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga," tutup Darmin.