Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia mengecam pergantian Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina. Pergantian nahkoda yang dialami Pertamina dianggap terlalu sering.
"Sungguh amat disesalkan Pertamina sebagai Perusahaan Besar dan Strategis mengalami pencopotan/pergantian 7 kali rezim Direksi hanya dalam kurun waktu 14 tahun," kata Faisal Yusra,
Presiden KSPMI dalam keterangan resmi, Jumat (3/2/2017).
Situasi dimaksud menunjukkan bahwa pergantian rezim/pencopotan direksi dilakukan dengan gegabah sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu dan berpotensi menimbulkan dugaan yang beragam.
"Di tengah prestasi Pertamina yang luar biasa di tahun 2016 termasuk inovasi produk baru yang dibutuhkan masyarakat dan mendukung program/kebijakan Pemerintah, ide Satu HARGA BBM Papua dan keuntungan tertinggi sepanjang sejarah Perseroan, pencopotan Direksi yang berprestasi adalah membuktikan pejabat yang berwenang mengakui kebenaran statement ngawur Menteri BUMN masa lalu bahwa monyet pun memimpin Pertamina pasti untung," ujar Yusra.
KSPMI mengkhawatirkan pencopotan, pengisian atau kemungkinan pergantian Direksi berpotensi dijadikan ajang bancaan, konspirasi dan transaksional karena Pertamina dengan program pengembangannya yang progresif memiliki banyak proyek investasi dengan anggaran trilyunan yang tentunya akan menarik bagi banyak pihak. Oleh sebab itulah KSPMI meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk lebih hati-hati bila melakukan perombakan rezim direksi Pertamina termasuk mengabaikan aspirasi pihak manapun yang tak relevan sesuai UU BUMN Pasal 91.
"Sehingga Pertamina bebas dari intrik politik, pemburu rente, calo jabatan dan pihak-pihak yang mengusung pemikiran unprofessional conduct lainnya," jelas Yusra.
KSPMI meminta Rini Soewandi untuk mendengarkan aspirasi Pekerja melalui organisasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang merupakan anggota KSPMI, sebagai other opinion terkait dengan hal-hal yang berkembang di Pertamina, termasuk informasi tentang kepemimpinan.
"Kami berharap Pertamina terlepas dari gangguan/rongrongan pihak manapun dan dibiarkan berkembang menjadi Perusahaan Migas Berkelas Dunia sehingga mampu mengemban amanat pemegang kedaulatan migas Indonesia di masa mendatang," tutup Yusra.
Baca Juga: Dewan Komisaris Tunjuk Yenni Andayani Jadi Plt Dirut Pertamina
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
Terkini
-
OJK Genjot Free Float 15%, Emiten Diberi Tenggat hingga Maret 2027
-
Penumpang Whoosh Naik 11% saat Lebaran 2026, Tren Pengguna Kereta Cepat ke Bandung Masih Tinggi
-
Diskon Tol 30 Persen Jasa Marga Berlaku 2627 Maret 2026, Strategi Urai Puncak Arus Balik Lebaran
-
IHSG Babak Belur di Sesi I: Merosot 1,21Persen, Tertekan Pelemahan Rupiah
-
Awas Harga BBM Naik! Indonesia Tidak Termasuk Negara Diizinkan Lewat Selat Hormuz
-
Geopolitik Memanas, IHSG Terkoreksi ke Level 7.214
-
H+5 Lebaran, Harga Pangan Mulai Turun: Cabai Rawit dari Rp110 Ribu ke Rp90 Ribu Per Kilogram
-
Penerimaan Bea Cukai Tumbuh 7% di Maret 2026, Purbaya Akan Lebih Galak ke Rokok Ilegal
-
Resmi Diperpanjang, Ini Cara Lapor SPT Tahunan melalui Coretax 2026
-
Rapor Bagus PGE Dinilai sebagai Sinyal Positif untuk Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia