Realisasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada 2016 mencapai Rp 94,4 triliun. Angka tersebut di bawah target yang ditetapkan Rp 100 triliun. Sedangkan untuk rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) cukup rendah yaitu di angka 0,37 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, penyaluran KUR yang tidak mencapai target pada 2016 lantaran, pemerintah memperketat prosedur dan seleksi penerima atau debitor. Selain itu, tak semua bank atau lembaga keuangan bisa menyalurkan KUR. Hanya bank yang memiliki rasio kredit di bawah lima persen yang bisa meyalurkan KUR.
"Dari awal digariskan kebijakan yang boleh hanya lembaga keuangan dan bank terutama yang NPL kurang lima persen. Terutama dalam menyalurkan kredit UKM, yang boleh menyalurkan hanya NPL di bawah lima persen," kata Darmin saat rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
Darmin menjelaskan, diperketatnya syarat yang ketat bagi bank penyalur KUR untuk menghindari penumpukan kredit bermasalah. Hal ini dilakukan agar kondisi baik dari perbankan dan perekonomian di Indonesia tidak mengalami penurunan nantinya.
"Kami tidak ingin terulang lagi penumpukan NPL, yang susah nantinya petani juga, yang tidak salah dibikin repot," katanya.
Darmin menjelaskan, Bank sebagai penyalur terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BR) yakni dengan plafon Rp69,45 triliun, outstanding Rp50,2 triliun, 3,99 juta debitur, dan dengan NPL (kredit bermasalah) 0,32 persen.Kedua adalah Bank Mandiri dengan plafon Rp13,31 triliun. Lalu di posisi ketiga disusul oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, sebesar Rp10,32 triliun.
Jika dilihat dari jenis usaha, KUR tahun lalu terdiri dari mikro sebesar Rp65,6 triliun atau 69,5 persen, ritel sebesar Rp28,6 triliun atau 30,3 persen dan penempatan TKI sebesar Rp177 miliar atau 0,2 persen.
Jika berdasarkan sektor usaha, KUR paling banyak disalurkan ke sektor perdagangan. Dirinya berharap ke depannya KUR bisa ditujukan untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan hingga perburuan.
"Perdagangan 66,2 persen, pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan 22,6 persen, terlihat betul perdagangan masih besar," ujarnya.
Baca Juga: Penyaluran KUR Sepanjang 2016 Didominasi Pulau Jawa
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
IHSG Diprediksi Menguat 'Bersama' Wall Street, Cek Saham-saham Rekomendasi Ini
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
Satu Lagi Bank Bangkrut, OJK Cabut Izin Usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
-
Laba Inti PWON Lampaui Ekspektasi Konsensus di Kuartal 3 2025
-
Menkeu Purbaya Tolak Skema Burden Sharing BI-Kemenkeu, Singgung Independensi
-
Kebiasaan Mager Bisa Jadi Beban Ekonomi
-
Jurus Korporasi Besar Jamin Keberlanjutan UMKM Lewat Pinjaman Nol Persen!
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Dorong Pembiayaan Syariah Indonesia, Eximbank dan ICD Perkuat Kerja Sama Strategis
-
Respon Bahlil Setelah Dedi Mulyadi Cabut 26 Izin Pertambangan di Bogor