Realisasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada 2016 mencapai Rp 94,4 triliun. Angka tersebut di bawah target yang ditetapkan Rp 100 triliun. Sedangkan untuk rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) cukup rendah yaitu di angka 0,37 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, penyaluran KUR yang tidak mencapai target pada 2016 lantaran, pemerintah memperketat prosedur dan seleksi penerima atau debitor. Selain itu, tak semua bank atau lembaga keuangan bisa menyalurkan KUR. Hanya bank yang memiliki rasio kredit di bawah lima persen yang bisa meyalurkan KUR.
"Dari awal digariskan kebijakan yang boleh hanya lembaga keuangan dan bank terutama yang NPL kurang lima persen. Terutama dalam menyalurkan kredit UKM, yang boleh menyalurkan hanya NPL di bawah lima persen," kata Darmin saat rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
Darmin menjelaskan, diperketatnya syarat yang ketat bagi bank penyalur KUR untuk menghindari penumpukan kredit bermasalah. Hal ini dilakukan agar kondisi baik dari perbankan dan perekonomian di Indonesia tidak mengalami penurunan nantinya.
"Kami tidak ingin terulang lagi penumpukan NPL, yang susah nantinya petani juga, yang tidak salah dibikin repot," katanya.
Darmin menjelaskan, Bank sebagai penyalur terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BR) yakni dengan plafon Rp69,45 triliun, outstanding Rp50,2 triliun, 3,99 juta debitur, dan dengan NPL (kredit bermasalah) 0,32 persen.Kedua adalah Bank Mandiri dengan plafon Rp13,31 triliun. Lalu di posisi ketiga disusul oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, sebesar Rp10,32 triliun.
Jika dilihat dari jenis usaha, KUR tahun lalu terdiri dari mikro sebesar Rp65,6 triliun atau 69,5 persen, ritel sebesar Rp28,6 triliun atau 30,3 persen dan penempatan TKI sebesar Rp177 miliar atau 0,2 persen.
Jika berdasarkan sektor usaha, KUR paling banyak disalurkan ke sektor perdagangan. Dirinya berharap ke depannya KUR bisa ditujukan untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan hingga perburuan.
"Perdagangan 66,2 persen, pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan 22,6 persen, terlihat betul perdagangan masih besar," ujarnya.
Baca Juga: Penyaluran KUR Sepanjang 2016 Didominasi Pulau Jawa
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Lampung Jadi Pusat Energi Bersih? Siap-Siap Gelombang Investasi & Lapangan Kerja Baru
-
Dirut Baru Siap Bawa Smesco ke Masa Kejayaan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Di Tengah Badai Global, Pasar Obligasi Pemerintah dan Korporasi Masih jadi Buruan
-
Telkomsel, Nuon, dan Bango Kolaborasi Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass dengan Harga Seru
-
Sosok Sara Ferrer Olivella: Resmi Jabat Kepala Perwakilan UNDP Indonesia
-
Wamen BUMN: Nilai Ekonomi Digital RI Capai 109 Miliar Dolar AS, Tapi Banyak Ancaman
-
Netmonk dari PT Telkom Indonesia Berikan Layanan Monitoring Jaringan Mandiri
-
Tantangan Berat Tak Goyahkan PGAS: Catat Laba Bersih Rp2,3 Triliun di Tengah Gejolak Global
-
Menkeu Purbaya Minta Kepala BGN Jelaskan ke Publik soal Rendahnya Serapan Anggaran MBG