Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Kick Off Meeting atau pertemuan awal Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Jakarta, Selasa (4/4/2017). Komite Tapera dibentuk berdasarkan Undang-undang Tapera No. 4 Tahun 2016 dan diangkat melalui Keputusan Presiden No. 67/M Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera.
Rapat dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Ketua Komite Tapera, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Hanief Dhakiri, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, Vincentius Sonny Loho selaku anggota Komite Tapera, Sekretaris Sementara Komite Tapera Maurin Sitorus, Sekjen PUPR Anita Firmanti, dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti.
Sesuai UU Tapera, Komite Tapera menjalankan fungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BP Tapera dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.
Menteri Basuki mengatakan dalam membentuk Badan Pengelola (BP) Tapera saat ini dilakukan audit aset dari Bapertarum-PNS yang nantinya akan dikelola oleh BP Tapera. Sehingga dapat diketahui tingkat kewajaran dari besaran modal awal yang diusulkan tersebut.
“Saat ini kita menunggu Perpres tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera yang terdiri dari Komisioner dan Deputi Komisioner yang sudah di Setneg. Kita akan mempercepat itu sehingga sambil melakukan audit Bapertarum, seleksi BP Tapera bisa dilakukan,” tutur Menteri Basuki.
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan bahwa dana yang dikelola oleh BP Tapera adalah tabungan dari masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan modal awal sebesar Rp2,5 triliun untuk dianggarkan dalam APBN-P 2017 atau APBN 2018.
Sementara itu Sekretaris Sementara Komite Tapera Maurin Sitorus mengatakan biaya operasional BP Tapera per tahun diperkirakan Rp105 miliar. Dengan modal awal Rp2,5 triliun dengan suku bunga antara 5,7 persen maka biaya operasional BP Tapera dapat menggunakan dari pendapatan bunga modal awal.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 62 Tower Rusun Ponpes Tahun 2015-2017
Berita Terkait
-
Kementerian PUPR Bangun 62 Tower Rusun Ponpes Tahun 2015-2017
-
Pemerintah Targetkan Bangun 1000 Kilometer Jalan Tol di 2015-2019
-
Ini Rincian Program Keterpaduan Infrastruktur Indonesia Timur
-
Kementerian PUPR Rencanakan Keterpaduan Infrastruktur 2018
-
Kementerian PUPR Gelar Bedah Buku Karya Najwa Shihab
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026