Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir kebijakan kredit usaha rakyat yang diterapkan pada era kepemimpinan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dulu lima tahun pemerintahan sebelumnya membuat kesalahan luar biasa. KUR pengusaha besar dapat 10 persen sampai 15 persen, tapi pengusaha kecil dapat 23 persen. Bagaimana yang pengusaha kecil mau bertahan?" kata JK dalam acara penutupan Kongres Ekonomi Umat MUI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2017).
Kebijakan ekonomi yang diterapkan SBY tidak berkeadilan. Kebijakan di zaman itu membuat pengusaha besar semakin tumbuh tetapi mencekik pengusaha kecil.
"Itu satu kesalahan kezaliman yang terjadi menaikkan bungan KUR. Mungkin banyak akibatnya di mana bank kecil semakin maju, jauh lebih. Tapi di sisi lain rakyat tidak dapat layanan terbaik," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut JK, pemerintahan Joko Widodo akan membuat Kredit Usaha Rakyat ini bisa mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya pengusaha kecil gulung tikar, pemerintah melakukan intervensi.
"Jadi bagaimana rupanya? Ya kita harus balik itu semua, supaya ada memperkecil gapnya,” katanya.
Pada 2016 bunga KUR hanya 9 persen. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 12 persen, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 22 persen.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok