Suara.com - Kementerian Keuangan dan DPR RI memulai pembahasan pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan. Perppu itu menjadi dasar hukum istem keterbukaan dan akses pertukaran informasi atau Automatic Exchange of Information.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji, jika DPR menyetujui Perppu tersebut, pemerintah akan mengejar aset atau harta warga negara Indonesia (WNI) senilai Rp 2.067 triliun yang disembunyikan di luar negeri
"Ada sekitar Rp2.076 triliun harta WNI yang tersimpan di berbagai belahan dunia dan belum dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu)," kata Ani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).
Ani menjelaskan, dari program pengampunan pajak atau tax amnesty, total deklarasi aset WNI di dalam maupun luar negeri mencapai Rp 4.881 triliun.
Berdasarkan data pelaporan, nilai kas setara kas, surat-surat investasi, maupun surat berharga yang dideklarasikan berada di luar negeri senilai Rp 3.008,3 triliun. Sementara Rp 2.093,1 triliun sisanya merupakan deklarasi aset di dalam negeri.
"Data ini menunjukkan Ditjen Pajak selama ini tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk mengakses data keuangan Wajib Pajak (WP) di dalam negeri, dan menjadi penyebab stagnasi rasio pajak," terangnya.
Ani mengungkapkan data studi McKinsey Desember 2014 mengenai asset under management menunjukkan terdapat USD250 miliar atau setara Rp 3.250 triliun harta kekayaan milik orang-orang kaya Indonesia berada di luar negeri.
Dari angka tersebut, sekitar USD200 miliar atau setara Rp 2.600 triliun disimpan di Singapura.
Baca Juga: Final Berujung Bentrok, Empat Orang Meregang Nyawa di Honduras
"Total deklarasi aset di luar negeri dan repatriasi Rp 1.183 triliun, sehingga masih diperkirakan ada potensi Rp 2.067 triliun aset WP Indonesia yang disimpan di luar negeri belum diungkapkan dalam program pengampunan pajak," ungkap Ani.
Karenanya, untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berharap DPR dapat merestui Perppu nomor 1 tahun 2017.
Berita Terkait
-
Ditjen Pajak Bisa Intip Data Nasabah, Sri Mulyani Jamin Aman
-
Sri Mulyani Dipanggil DPR Bahas Aturan Pajak Bisa 'Intip' Nasabah
-
APBN Tak Cukup, Menkeu Minta Kontraktor LRT Palembang Cari Dana
-
Sri Mulyani Senang Lihat Proyek LRT Palembang, Kenapa?
-
Tinjau Asian Games, Menteri PUPR-Menkeu-Menhub Sambangi Palembang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa
-
BEI Wajibkan Free Float hingga 25 Persen untuk Perusahaan yang Hendak IPO