Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil laporan pemeriksaan keuangan tahun 2016.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dengan mendapatkannya predikat WTP, salah satu faktor yang memudahkan intitusi kepolisian mendapat opini tersebut lantaran desentralisasi keuangan. Saat ini, seluruh anggaran di kepolisian sudah dibagikan ke sekitar 1300 satuan kerja di seluruh Indonesia.
"Kami dapat laporan penyerahan hasil pemeriksaan BPK ke institusi polri 2016, pada tahun lalu kami mendapat anggaran sebanyak Rp73 Triliun dan itu di polri sekarang sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Jadi diserahkan kepada lebih dari 1300 satker," kata Tito di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).
Tito menilai dengan mendapat predikat WTP dari BPK institusi kepolisian dapat mampu mengelola keuangan sendiri. Sehingga dapat mempengaruhi pandangan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan terhadap Polri.
"ini biasanya berlaku hukum reward and punishment. Otomatis nanti pemerintah, presiden, menteri keuangan, percaya bahwa polri bisa mengelola anggaran. Sehingga kami harapkan ke depan mendapatkan reward dalam bentuk misalnya, tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik," ujar Tito.
Sementara itu, anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, mengapresiasi intitusi polri yang merupakan organisasi besar dengan jumlah ribuan satuan kerja tersebut.
" Polri ini organisasi yang sangat besar, ada sekitar 1.256 satuan kerja sangat besar. Sehingga yang mengelola begitu besar ini tidak mudah," ujar Agung.
Agung menambahkan dengan Polri mendesentralisasikan keuangan kepada satuan kerja merupakan suatu langkah yang baik.
Baca Juga: BPK Apresiasi Kementerian PUPR Menata Permukiman Kumuh
"Dengan demikian baik dari pelaksanaan anggaran maupun pengawasannya, yang dimaksud pengawasannya pertanggungjawaban lebih jelas," kata Agung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Syarat Take Over KPR, Harga Rumah Lebih Murah Daripada Beli Baru?
-
Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA? Diatas Standar Kelayakan Hidup
-
Perusahaan TV Kabel Sky Fokus Streaming, Ratusan Karyawan Jadi Korban
-
BPJS Ketenagakerjaan Laksanakan Pasar Budaya K3 di PT Kahatex, Implementasi dari Permenaker
-
Ekonomi Dunia di Ambang Melambat, Bos BI Ungkap Biang Keroknya
-
Krim 'Seupil'! Quality Control Biskuit Roma Dikritik Habis oleh Siswa, Mayora Diminta Tanggung Jawab
-
Dari Desa untuk Negeri, Farida Farichah Resmi Dampingi Ferry Juliantono di Kemenkop
-
SIG Klaim Punya Fasilitas Pemusnah Bahan Perusak Ozon Pertama di Asia Tenggara!
-
Goldman Sachs Naikkan Target Price BBRI Jadi Rp4.760 per Saham
-
Cara Cek Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan September 2025, Kapan Cair?