Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada Provinsi DKI Jakarta yang berhasil menumbuhkan perekonomian daerahnya dengan baik. Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, DKI Jakarta pada triwulan pertama tahun 2017 ini memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48 persen atau lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,01 persen.
Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus terus diupayakan. Pemerintah daerah, daerah-daerah penyangga, dan pemerintah pusat harus bersinergi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Ibu Kota Negara Indonesia ini.
Demikian diungkapkan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di DKI Jakarta pada Selasa (11/7/2017), di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden berujar bahwa DKI juga masih memiliki persoalan utama yang harus dihadapi. Seperti misalnya kemacetan dan penyediaan transportasi massal yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga.
"Persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta, seperti halnya kota-kota metropolitan dunia, adalah masalah urbanisasi, kemiskinan dan ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, penyediaan tenaga listrik, perumahan, air bersih dan sanitasi, kemacetan dan penyediaan transportasi massal, penanganan soal limbah, sampah dan polusi udara, sampai dengan pengendalian tata ruang," ucapnya.
Khusus soal kemacetan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini benar-benar menyoroti salah satu penyebab inefisiensi perekonomian itu. Baginya, tidak ada pilihan lain sebagai solusi dari permasalahan itu selain membangun sarana transportasi yang bersifat massal dan terintegrasi dengan lainnya.
"Untuk itu, saya titip agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang untuk dapat melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur transportasi massal ini, baik LRT, MRT, kereta api serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok," ia menegaskan.
Lebih lanjut, Kepala Negara menginstruksikan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk dapat terus menekan tingkat pengangguran yang pada Februari 2017 tercatat sebesar 5,36 persen. Meski angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan sebesar 0,41 persen bila dibanding tahun 2016 lalu, Presiden tetap berharap agar DKI dapat membuka lebih banyak lapangan kerja baru.
"Saya harap capaian ini dapat ditingkatkan lagi dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan kerja baru serta mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Proyek Infrastruktur di Aceh Dipercepat
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Perintahkan Proyek Infrastruktur di Aceh Dipercepat
-
Gatensi Optimis Konstruksi Masuk 3 Besar Penyumbang PDB
-
Kementerian PUPR Kerjasama Insfrastruktur Dengan Timor Leste
-
Kontrak Sistem Pengolahan Limbah Terpusat Zona 1 Jakarta Diteken
-
Istana Pastikan Keluarga Jokowi Tidak Bebani Anggaran Negara
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara
-
Pembangunan 600 Huntara di Aceh Tamiah Rampung, Bisa Dihuni Korban Banjir
-
Diizinkan DPR, Purbaya Bakal Cawe-cawe Pantau Anggaran Kementerian-Lembaga 2026
-
Prediksi Harga Bitcoin dan Ethereum Tahun 2026 Menurut AI