Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada Provinsi DKI Jakarta yang berhasil menumbuhkan perekonomian daerahnya dengan baik. Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, DKI Jakarta pada triwulan pertama tahun 2017 ini memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48 persen atau lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,01 persen.
Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus terus diupayakan. Pemerintah daerah, daerah-daerah penyangga, dan pemerintah pusat harus bersinergi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Ibu Kota Negara Indonesia ini.
Demikian diungkapkan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di DKI Jakarta pada Selasa (11/7/2017), di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden berujar bahwa DKI juga masih memiliki persoalan utama yang harus dihadapi. Seperti misalnya kemacetan dan penyediaan transportasi massal yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga.
"Persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta, seperti halnya kota-kota metropolitan dunia, adalah masalah urbanisasi, kemiskinan dan ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, penyediaan tenaga listrik, perumahan, air bersih dan sanitasi, kemacetan dan penyediaan transportasi massal, penanganan soal limbah, sampah dan polusi udara, sampai dengan pengendalian tata ruang," ucapnya.
Khusus soal kemacetan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini benar-benar menyoroti salah satu penyebab inefisiensi perekonomian itu. Baginya, tidak ada pilihan lain sebagai solusi dari permasalahan itu selain membangun sarana transportasi yang bersifat massal dan terintegrasi dengan lainnya.
"Untuk itu, saya titip agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang untuk dapat melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur transportasi massal ini, baik LRT, MRT, kereta api serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok," ia menegaskan.
Lebih lanjut, Kepala Negara menginstruksikan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk dapat terus menekan tingkat pengangguran yang pada Februari 2017 tercatat sebesar 5,36 persen. Meski angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan sebesar 0,41 persen bila dibanding tahun 2016 lalu, Presiden tetap berharap agar DKI dapat membuka lebih banyak lapangan kerja baru.
"Saya harap capaian ini dapat ditingkatkan lagi dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan kerja baru serta mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Proyek Infrastruktur di Aceh Dipercepat
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Perintahkan Proyek Infrastruktur di Aceh Dipercepat
-
Gatensi Optimis Konstruksi Masuk 3 Besar Penyumbang PDB
-
Kementerian PUPR Kerjasama Insfrastruktur Dengan Timor Leste
-
Kontrak Sistem Pengolahan Limbah Terpusat Zona 1 Jakarta Diteken
-
Istana Pastikan Keluarga Jokowi Tidak Bebani Anggaran Negara
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Insentif ETF Emas, Bursa Mineral, Hingga Demutualisasi
-
Jumlah Saham HSC Membengkak Jadi 51 Emiten Pasca Pengesahan Aturan Baru BEI
-
Rombak Aturan Pasar Modal, OJK Target Demutualisasi Tuntas September 2026
-
Saham HSC Dilarang Masuk LQ45, Puluhan Emiten Jumbo Kena Dampak!
-
Analis Sebut IHSG Seharusnya Jauh Lebih Tinggi, Ini Alasannya
-
Purbaya Minta Investor Beli Saham dan Jual Dolar, Klaim Ekonomi RI Mulai Diakui Internasional
-
Purbaya Girang S&P Pertahankan Rating Indonesia: Bukan Indonesia Cemas tapi Indonesia Emas
-
Inflasi Juli 2026 Naik ke 3,34%, Tiket Pesawat hingga Harga Beras Jadi Pemicu
-
Amman Mineral Bidik Produksi 16 Ton Emas dan 162.000 Ton Tembaga di 2026
-
Alasan Pemerintah Optimis Inflasi Mereda, Mendagri Singgung Harga BBM