Kemensos: Revolusi Bansos Non Tunai untuk Kesejahteraan Rakyat

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memaparkan capaian Kementerian Sosial dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Khofifah mengatakan kemensos melakukan revolusi bantuan sosial non tunai untuk kesejahteraan rakyat yang masuk dalam Program Keluarga Harapan. Adapun PKH merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

"Kementerian Sosial di bawah pemerintahan Pak Joko Widodo- Jusuf Kalla, saya ingin memberikan tema kontes kita adalah revolusi bansos non tunai untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin menyampaikan karena sesungguhnya inisiasi PKH sudah dilakukan dari tahun 2007. Inisiasi Bantuan Beras Sejahtera sudah dilakukan dari tahun 1998 dan yang baru di dalam proses mekanisme distribusi Rastra dari subsidi menjadi bansos dan bantuan pangan kemudian distribusi PKH dari tunai menjadi non tunai itu baru kita inisiasi pada bulan Juni tahun 2016," ujar Khofifah dalam jumpa pers bertema
Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan di Kementerian Sosial.

Khofifah mengatakan inovasi penyaluran PKH secara non tunai dilakukan dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu tersebut merupakan sarana untuk menyalurkan bansos dan subsidi pemerintah dengan menggunakan kartu debet yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara.

Adapun KKS sendiri memiliki fungsi ganda yaitu menjadi tabungan dan dompet (e-wallet). Sistem tersebut menjadi karya inovatif pertama yang digunakan diantara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer).

Khofifah menambahkan KKS sebelumnya merupakan kartu penanda, bahwa yang memiliki kartu KKS yakni masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan kemudian dikembangkan dalam format non tunai.

"Kartu itu disebut kartu combo, maka seperti ini lah kartu yang punya sistem saving account yaitu kartu yang ada garis hitam di belakangnya ini artinya yang bisa diakses untuk ATM. Inilah sesungguhnya inovasi yang sangat revolusioner pada penyampaian Bansos kepada masyarakat penerima manfaat secara non tunai," kata dia.

Khofifah menjelaskan saat ini pemerintah memiliki stok KKS sebanyak 11, 4 Juta untuk dibagikan kepada keluarga yang kurang mampu.

"Stoknya ada 11,4 juta kartu, sementara kebutuhan kita sesungguhnya hanya 4 juta," kata Khofifah.

Bantuan sosial yang terintegrasi dengan KKS antara lain e-wallet, subsudi PLN/LPG, Rastra (Bantuan Beras Sejahtera), BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat dan Asistensi Lanjut Usia Terlantar.

Ia menegaskan Kementerian Sosial siap menyalurkan bantuan sosial non tunai kepada masyarakat melalui KKS.

"Saat ini Kementerian Sosial pada posisi yang sangat siap untuk bisa memperluas bantuan sosial non tunai. Terutama dari subsidi Rastra yang sekarang 1,28 juta menerima dalam bentuk bantuan pangan, ini akan disiapkan secara bertahap tahun 2018 menjadi 10 juta bantuan pangan. Sementara sisanya 5,6 juta akan menerima dalam bentuk bansos Rastra," ucap Khofifah.

"Di dalam kartu yang sama selain ada benefit PKH, juga akan ada benefit bantuan pangan. Di beberapa daerah Bansos daerah juga sudah diintegrasikan dalam kartu yang sama. Nanti sangat mungkin kalau proses apa sinkronisasi data penerima elpiji juga sudah nyambung, sangat mungkin kemudian elpiji 3 kilogram itu juga akan masuk di dalam kartu yang sama," Khofifah menambahkan. [Melly Manalu]