Suara.com - Pertumbuhan Utang Luar Negeri bulan Oktober masih didorong oleh ULN sektor publik yang naik 8,4 persen. Ini menandakan bahwa Pemerintah semakin agresif menambah utang untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan berada dikisaran 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto tahun ini.
Sementara pertumbuhan utang luar negeri swasta mengalami stagnasi dengan tumbuh 1,3 persen sama dengan bulan sebelumnya. Hal ini menandakan sektor swasta belum berniat menambah kapasitas produksi atau berekspansi. Sebanyak 77 persen ULN swasta terkonsentrasi di 4 sektor utama yakni keuangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih.
"Ke empat sektor tersebut khususnya industri manufaktur masih tumbuh dibawah ekspektasi," kata Bhima Yudhistira,
Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).
Hal yang perlu diperhatikan dari ULN adalah peningkatan ULN jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang. Tercatat ULN jangka pendek tumbuh 10,6 persen sementara ULN jangka panjang tumbuh 3,9 persen. Resiko missmatch akan menganggu likuiditas swasta maupun sektor publik dalam membayar ULN yang jatuh tempo.
Resiko utang juga bisa dilihat dari DSR atau debt to service ratio yang merupakan rasio pembayaran utang terhadap kinerja ekspor. Per triwulan 3 2017 angka DSR Tier 1 menyentuh 26,39 persen. Angka ini terus naik sejak awal tahun. Peningkatan DSR membuktikan bahwa utang yang ditarik tidak berkorelasi positif terhadap sektor produktif yakni ekspor. Dibanding 5 tahun lalu DSR masih tercatat 17,28 persen.
Hingga akhir tahun 2017 pertumbuhan ULN akan naik cukup signifikan dibanding tahun 2016. Pada bulan Desember penerbitan surat utang baru sebagai bentuk prefunding kebutuhan anggaran tahun depan akan menaikkan pertumbuhan ULN sektor publik. Pemerintah merealisasikan penjualan surat utang negara di awal Desember dalam denominasi dolar AS senilai total US$4 miliar atau setara Rp54 triliun dalam rangka prefunding.
"Rasio ULN terhadap PDB diperkirakan menembus 35-36 persen," tutupnya.
Baca Juga: Gerindra: 72 Tahun Indonesia Merdeka, Utang Luar Negeri Rp1.000 T
Berita Terkait
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Kini Tinggal Rp 7.079 Triliun
-
Jadwal Libur Akhir Tahun 2025 untuk Karyawan Swasta, Mulai Tanggal Berapa?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Kemnaker Waspadai Regulasi Ketat IHT, Risiko PHK Intai Jutaan Pekerja Padat Karya
-
Tahapan Pengajuan KPR 2026, Kapan Sertifikat Rumah Diserahkan?
-
Harga Emas Antam Naik Konsisten Selama Sepekan, Level Dekati 2,5 Jutaan
-
Inilah PT Tambang Mas Sangihe yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal Dunia
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi