Suara.com - Pertumbuhan Utang Luar Negeri bulan Oktober masih didorong oleh ULN sektor publik yang naik 8,4 persen. Ini menandakan bahwa Pemerintah semakin agresif menambah utang untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan berada dikisaran 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto tahun ini.
Sementara pertumbuhan utang luar negeri swasta mengalami stagnasi dengan tumbuh 1,3 persen sama dengan bulan sebelumnya. Hal ini menandakan sektor swasta belum berniat menambah kapasitas produksi atau berekspansi. Sebanyak 77 persen ULN swasta terkonsentrasi di 4 sektor utama yakni keuangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih.
"Ke empat sektor tersebut khususnya industri manufaktur masih tumbuh dibawah ekspektasi," kata Bhima Yudhistira,
Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).
Hal yang perlu diperhatikan dari ULN adalah peningkatan ULN jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang. Tercatat ULN jangka pendek tumbuh 10,6 persen sementara ULN jangka panjang tumbuh 3,9 persen. Resiko missmatch akan menganggu likuiditas swasta maupun sektor publik dalam membayar ULN yang jatuh tempo.
Resiko utang juga bisa dilihat dari DSR atau debt to service ratio yang merupakan rasio pembayaran utang terhadap kinerja ekspor. Per triwulan 3 2017 angka DSR Tier 1 menyentuh 26,39 persen. Angka ini terus naik sejak awal tahun. Peningkatan DSR membuktikan bahwa utang yang ditarik tidak berkorelasi positif terhadap sektor produktif yakni ekspor. Dibanding 5 tahun lalu DSR masih tercatat 17,28 persen.
Hingga akhir tahun 2017 pertumbuhan ULN akan naik cukup signifikan dibanding tahun 2016. Pada bulan Desember penerbitan surat utang baru sebagai bentuk prefunding kebutuhan anggaran tahun depan akan menaikkan pertumbuhan ULN sektor publik. Pemerintah merealisasikan penjualan surat utang negara di awal Desember dalam denominasi dolar AS senilai total US$4 miliar atau setara Rp54 triliun dalam rangka prefunding.
"Rasio ULN terhadap PDB diperkirakan menembus 35-36 persen," tutupnya.
Baca Juga: Gerindra: 72 Tahun Indonesia Merdeka, Utang Luar Negeri Rp1.000 T
Berita Terkait
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Kini Tinggal Rp 7.079 Triliun
-
Jadwal Libur Akhir Tahun 2025 untuk Karyawan Swasta, Mulai Tanggal Berapa?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok