Pemprov Jabar Godok Pedoman Perlindungan Pembudidaya Ikan

Suara.com - Dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, yang merupakan tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, mengatakan, saat ini Pemprov Jabar bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jabar, tengah menyusun dan membahas raperda tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, yang diharapkan selesai dan ditetapkan menjadi Perda pada awal 2018.

"Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi para nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Barat," katanya, dalam pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Minggu (17/12/2017).

Deddy  menyebutkan, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, terdapat 11 kabupaten/ kota pesisir dengan panjang pantai 842,66 km, luas laut 18.727,28 km2, dan memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam di 12 mil yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Samudera Indonesia dan WPP 712 Laut Jawa.

Namun demikian, Deddy mengungkapkan bahwa potensi perikanan tangkap yang begitu besar di Jabar saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada 2016 misalnya, produksi perikanan tangkap Jabar sebesar 276.303 ton, memang meningkat sekitar 1,95 persen dari produksi 2015, tapi itu baru sekitar 13,35 persen dari potensi perikanan tangkap yang ada di dua wilayah pengelolaan perikanan, yang dikelola bersama-sama dengan 12 (dua belas) provinsi lainnya.

"Hal tersebut disebabkan karena masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi para nelayan, terutama yang menyangkut pengelolaan yang masih tradisional, serta lemahnya akses permodalan," kata Deddy.

Adapun faktor lainnya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti armada perikanan yang masih didominasi ukuran kecil, bahkan dari 18.231 unit kapal perikanan, sebanyak 16.827 unit atau 92,2 persen diantaranya berukuran kecil. Selain itu, dari aspek legalitas, masih banyak kapal perikanan yang belum berizin/belum terdaftar.

"Salah satu hal yang perlu kita sikapi dengan bijaksana dan langkah-langkah antisipatif, adalah rencana diberlakukannya kuota penangkapan ikan yang berimplikasi terhadap jumlah armada penangkapan dan produksi ikan untuk tiap provinsi," kata Deddy lagi.

Menanggapi permasalahan di lapangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar telah berupaya meningkatkan pelayanan perizinan, dengan membuka gerai-gerai pelayanan perizinan di beberapa tempat strategis. Di samping itu, Deddy menyebut, pihaknya juga pro-aktif menjemput bola dengan menempatkan mobil unit pelayanan di sentra-sentra nelayan secara terjadwal, yang diperkuat dengan penerapan sistem perizinan online, sehingga para nelayan yang akan mengurus SIUP/SIPI bisa mendapatkan pelayanan secara lebih mudah dan lebih cepat.

Sementara itu, terkait dengan asuransi nelayan, Deddy menyebutkan bahwa dari jumlah nelayan yang tercatat sebanyak 100.485 orang, baru 57.915 orang atau sekitar 57,63 %persen yang telah memiliki kartu nelayan, dengan jumlah polis asuransi yang terbit pada 2016 sebanyak 35.074, dan pada 2017, dari target 17.550 telah terbit 12.325 polis.

Dalam hal klaim asuransi, pada  2016 - 2017 terdapat 158 klaim, yang terdiri dari 120 meninggal alami, 6 meninggal kecelakaan di laut, 16 kecelakaan di laut/darat, dan 16 pengobatan karena sakit.

"Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak terkait yang telah memberikan pelayanan yang baik dan cepat terhadap klaim asuransi nelayan," katanya.

Adapun terkait program Sertifikat Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan, sampai 2016, telah terbit 7.784 sertifikat dan pada 2017 ditargetkan 1000 sertifikat. Dari SeHAT Nelayan tersebut telah dimanfaatkan untuk akses permodalan sebanyak 667 bidang, dengan nilai Rp16,951 miliar.

Selain perikanan tangkap, Deddy menyebutkan bahwa Jabar juga memiliki potensi perikanan budidaya sangat besar, dengan total luas 125.273 ha, yang terdiri dari kolam, tambak, karamba jaring apung (KJA), mina padi, dan budidaya laut, dengan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 506.756 orang.

Pun produksi perikanan budidaya di Jabar pada 2016 tercatat 1,12 juta ton, atau naik sekitar 4,56 persen dari produksi tahun 2015, dan memberikan kontribusi sekitar 28 persen terhadap produksi ikan air tawar nasional. Jabar juga menempatkan diri sebagai sentra benih nasional, karena mampu menyediakan 33 persen dari kebutuhan benih ikan air tawar nasional.

Tak sampai di situ, dalam upaya meningkatkan produktivitas, Deddy pun menyebut pihaknya telah berupaya melakukan perbaikan genetik dan pemuliaan terhadap beberapa jenis varietas induk ikan, antara lain yang telah dirilis yaitu ikan nila nirwana dan ikan mas marwana, serta yang sedang dalam proses, pemuliaan ikan gurame galunggung, patin, dan domestikasi ikan kancra.

Berikutnya, Jabar juga memiliki potensi garam yang cukup besar. Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi adalah Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Karawang, dengan total luas lahan 5.749 ha, termasuk yang sudah menggunakan teknologi geomembran seluas 1.762 ha. Adapun jumlah petambak garam rakyat kurang lebih sebanyak 4.734 orang, yang tergabung dalam 468 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR).

Namun demikian, produksi garam di Jabar masih mengalami fluktuasi. Pada 2015, tercatat produksi sebesar 890.103 ton, sedangkan pada 2016 mengalami penurunan menjadi 3.847 ton, kemudian meningkat lagi menjadi 227.084 ton sampai Oktober 2017.

"Oleh sebab itu, ke depan, kita harapkan ada teknologi yang lebih canggih dan tepat guna, sehingga kita bisa mewujudkan swasembada garam sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petambak garam," harap Deddy.