Anggaran Rp19 Triliun Belum Terserap: Apa yang Terjadi di Kemenhub Menjelang Tutup Buku 2025?

Suara.com - Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 baru mencapai 65,5 persen hingga November. Artinya, kementerian masih harus menyerap sisa anggaran sebesar 34,5 persen sebelum tahun anggaran berakhir.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Dudy menyatakan pihaknya akan mempercepat penyerapan anggaran. Hingga November 2025, total dana yang terserap baru mencapai Rp19,31 triliun.

"Kami akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini," ujar Dudy.

Jika dirinci, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatatkan serapan terbesar secara nominal, yakni Rp7,2 triliun (70%), diikuti Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp3,8 triliun (74,75%). Sebaliknya, Ditjen Perkeretaapian menjadi unit dengan serapan terendah, yakni baru Rp2,96 triliun atau 44,04 persen dari total pagu anggarannya.

Dudy mengakui perlambatan ini dipengaruhi beberapa faktor, termasuk penyesuaian skema anggaran yang menerapkan sistem buka-tutup.

"Harapannya, apa yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenhub juga membahas rancangan anggaran tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Sebagian besar, atau Rp16,8 triliun (59,2%), akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas.

"Peningkatan konektivitas serta pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan akan tetap menjadi prioritas Kemenhub," pungkas Dudy.

Baca Juga: Tunda Penerbangan 2 Jam untuk Rapat, Ini Arahan Prabowo soal Serapan Anggaran dan Transfer ke Daerah