Suara.com - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memaparkan capaian kinerjanya selama tiga tahun lima bulan dalam rangka mewujudkan visi Lumbung Pangan Dunia 2045. Katanya, ada beberapa hal yang dilakukan.
Pertama, masalah kebijakan. Salah satunya, regulasi tender diubah menjadi pengadaan langsung melalui e-catalog. Hal tersebut dilakukan, karena masalah pertanian harus diselesaikan segera mungkin, seperti pemberian bantuan.
"Ini tanaman semua, enggak bisa tunggu. Hari ini butuh, hari ini dikirim," ujarnya sela kuliah umum di depan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (Faperta UGM), Auditorium Prof. Harjono Danoesastro, Kompleks Kampus UGM, Yogyakarta, Senin (12/3/2018).
Dua hari setelah melaporkan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo, regulasi terkait langsung direvisi. Jika tak diubah dan distribusi pupuk terlambat satu pekan, menurut perhitungannya, ditaksir kehilangan Rp 40 juta. Asumsinya, per hektare menghasilkan 10 ton gabah.
"Kebijakan keliru jauh lebih dahsyat (bahayanya) daripada koruptor dan begal. Bahkan, kami berpikir, seluruh anggaran pertanian turun Oktober, karena sudah masuk musim hujan. Jangan Januari," jelasnya.
Usulan tersebut sempat ditentang sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Dikhawatirkan Menteri Amran tersandung masalah hukum di kemudian hari, lantaran pemenang pengadaan sarat korupsi.
Tak pendek akal, Amran kemudian menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi penegak hukum lainnya. "KPK tolong bantu kami. Kami tidak pernah belajar hukum, pasal-pasal. Yang dipelajari, bagaimana dapatkan bibit unggul," ucapnya.
Alhasil, kini ada petugas KPK, Polri, dan Kejaksaan bertugas di Kementan. Mereka mengawasi anggaran, agar tetap sesuai prosedur.
Amran juga mengubah kebijakan terkait anggaran. Bila sebelumnya mayoritas dialokasikan untuk keperluan internal, sekarang diubahnya. Nilainya sekitar Rp12 triliun per tahun.
Baca Juga: Kadin Sebut Kontribusi Pertanian Terhadap PDB Baru 14 Persen
"Biaya perjalanan dinas kami kurangi, biaya seminar kami kurangi. (Uangnya) belikan bibit unggul yang produksi 10 ton, kita belikan tiga juta hektare," bebernya.
"Kalau beli benih langsung produksi 10 ton (untuk lahan) luasnya tiga juta daripada seminar 1.000 kali, masih tinggi hasilnya yang tiga juta hektare," terangnya. Pada 2018, 85 persen dari total anggaran Kementan dialokasikan untuk petani.
Kedua, Amran membenahi sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dilakukan, di antaranya memperkenankan KPK menyadap pejabat di Kementan dan memecat dan mencopot oknum yang terbukti rasuah.
"Ini lelang jabatan yang demosi, mutasi, pecat, 1.295 (orang). Tambah satu kemarin. (Total) ada 1.296 (pejabat) sampai hari ini," ungkapnya. Proses administrasi langsung dikerjakan, begitu mendapatkan informasi anak buahnya terlibat permainan anggaran.
Amran juga pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak dilakukannya sendiri dengan gaya seadanya tanpa pengawalan.
Di lokasi, dia mendapatkan oknum setempat "bermain" dengan importir, agar proses pengecekan berlangsung cepat. Berikutnya, memerintahkan pimpinan Karantina setempat memecat pegawai tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa