Suara.com - Ongkos proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dinilai mahal berdasarkan kajian terakhir, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo.
"Kita masih mengkaji dari berbagai aspek, termasuk aspek sosial dan teknologi, ada beberapa opsi dengan pendekatan 'multicriteria analysis', ada opsi yang paling menguntungkan, tetapi biayanya juga tinggi," kata Sugihardjo usai penandatanganan kerja sama "Corporate Card" dengan Bank Mandiri di Kemenhub, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Sugihardjo menjelaskan dari studi yang sudah dilakukan bisa didapatkan biaya yang murah, namun hanya dari satu aspek, misalnya dari aspek teknologi, sementara dari aspek lainnya biayanya masih tinggi.
"Ternyata yang paling murah itu bukan pilihan yang terbaik, hanya satu aspek yang paling murah, contoh dari sisi teknologi, kita bangun relnya tapi dengan timbunan sembilan meter, bagaimana biaya sosialnya, masyarakat dua desa jadi terbelah, itu harus dipikirkan," katanya.
Dia menambahkan, baik pemerintah Jepang maupun Pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk menggunakan rel sempit (gauge 1.067 mm) bukan rel standar (gauge 1.431 mm) karena menyesuaikan karakteristik lahan di wilayah Jawa yang padat dan sudah banyak jaringan.
"Kalau Sulawesi bisa 1.432 mm, kalau Jawa memanfaatkan yang ada 1.067 mm, memang ada pemikiran kereta cepat ya pakai standar 'gauge' tapi biaya lebih mahal. Ini masih butuh keputusan pimpinan nasional, dari para menteri, Pak Menko, Menkeu." katanya.
Untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka peluang bagi swasta untuk masuk dan berinvestasi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, dalam hal ini, Japan Bank for International Coorperation (JBIC).
"Kalau JBIC menawarkan suatu konsep yang baik terutama melibatkan swasta, swasta Jepang dan Indonesia ini suatu kemajuan yang luar biasa," katanya.
Budi mengatakan perwakilan pihak JBIC telah menemui pemerintah dan memaparkan konsep kereta cepat Jakarta-Surabaya.
Namun, dia mengaku tidak mau terlalu terburu-buru dan masih akan memperlajari tawaran JBIC tersebut, meskipun dengan tawaran tersebut memberikan lebih terhadap proyek KA Cepat Jakarta-Surabaya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Beton Precast Jadi Solusi Efektif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Bos Danantara Terus Rayu Menkeu Purbaya Bantu Bayar Utang Kereta Cepat
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
Purbaya Usai Diajak Rosan ke China buat Negosiasi Utang Whoosh: Asal Dia yang Bayar!
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok