Suara.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan tim konsultan yang ditunjuk oleh Bank Dunia menyetujui untuk kembali mengadakan survei terkait rencana pembangunan bandar udara baru di kawasan utara Pulau Dewata, yakni Buleleng.
"Saya jelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mengerti. Saya katakan coba survei sekali lagi dan mereka setuju untuk datang lagi ke Bali," kata Pastika setelah menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Bali, Kamis (22/3/2018).
Menurut dia, tentu saja survei yang akan dilakukan oleh Konsultan Bank Dunia itu harus lebih komprehensif dengan melibatkan jajaran pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, maupun berbagai lembaga terkait.
Orang nomor satu di Bali itu berpandangan survei yang dilakukan sebelumnya oleh mereka itu tidak lengkap, yang salah satu hasilnya menyebut bahwa pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng itu tidak layak.
"Mereka melakukan studi tanpa melibatkan provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari Universitas Udayana yang memang dilibatkan hanya satu orang, itupun atas nama perorangan dan bukan atas nama pemerintah," ucapnya.
Demikian juga perwakilan Pemprov Bali yang diundang hadir dari Dishub dan Bappeda, tetapi pejabat tersebut bukan orang yang berwenang menentukan kebijakan apapun, serta memang mereka tidak diberi kesempatan berbicara.
"Belum lagi kalau bicara dari perizinan, kalau melakukan penelitian harus ada izin dari provinsi, kalau scope-nya antarkabupaten dan sebagainya. Apalagi ini adalah proyek yang sangat strategis, seharusnya melibatkan kita, minta izin dari kita dulu, mendapat penjelasan dulu dari kita dan kalau perlu melibatkan kita," ujarnya.
Selain itu, Pastika juga menyesalkan karena sebelumnya yang dipakai data sekunder oleh tim survei Konsultan Bank Dunia itu adalah data tahun 2015, yang kondisinya sudah banyak terjadi perubahan.
"Saya katakan masalah airport ini kita sudah mulai memimpikannya puluhan tahun lalu karena melihat ketimpangan yang sangat mencolok, baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya," katanya.
Selain itu, ujar Pastika, pada survei yang telah dilakukan tim tersebut tidak hanya fokus mengenai rencana pembangunan bandara di kawasan Bali utara itu. Namun juga dari sisi infrastruktur Bali yang lainnya seperti jalan, pelabuhan, kereta api dan sebagainya.
Sebelumnya (19/3/2018), Gubernur Bali telah mendengarkan pemaparan hasil studi "Bali Sustainable Transport and Connectivity Initiative" yang dilakukan Konsultan Bank Dunia. Rapat koordinasi untuk mendengarkan pemaparan itu diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Gubernur Bali Minta Evaluasi Proyek Lift Kelingking, Tegaskan Akan Ditutup Jika Langgar Izin
-
BMKG Peringatkan Krisis Pangan Akibat Cuaca Ekstrem, Desak Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana
-
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga ke Wilayah Timur Indonesia
-
Kuras Anggaran Rp4,1 Triliun, WSKT Ungkap Progres Proyek LRT Jakarta Fase 1B
-
Bukan Infrastruktur Besar, Daftar Proyek yang Dibangun di Era Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina