Suara.com - Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri dan pemilik jalan tol. Tujuannya membahas rencana penurunan tarif di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Para menteri yang dipanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta perusahaan pengelola jalan tol di antaranya Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Astra Infrastruktur Wiwiek D Santoso.
"Beliau menanyakan tarif tol ini bagaimana cara menghitungnya, dia mendengar keluhan para pengemudi," kata Basuki usai dipanggil Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan.
Menteri PUPR ini mengungkapkan bahwa selama empat dekade, dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an ruas tol dari Jagorawi ke Palimannan Kanci tarifnya 212-416 per Kilometer.
"Sedangkan 2000-2010 ini, seperti contohnya Tol Ulujami dan Cipulang ini Rp709 per km. Pada tahun 2011 Surabaya, Mojokerto, Bogor, Bali ini 900-1000 per km. Untuk 2015 ini yang baru beroperasi hingga 2018 nanti ini 750 - 1500 per km. ini yang disebut mahal," tuturnya.
Menurut Basuki, jika dilihat dari inflasi, biaya kontruksi, pajak, bunga, maka wajar tarif tol tersebut.
"Kemudian, gimana caranya menurunkan ini (tarif tol) kan tergantung konsesinya. Sepanjang konsesinya, ini rata-rata 35-40 tahun. Kami membuat opsi penurunan tarif dengan menambah masa konsesi," ucap Basuki.
Selain itu, katanya, dengan mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2,3,4 dan 5 menjadi golongan 2 dan 3 saja.
"Sehingga akan turun banyak itu yang dulunya Rp115-Rp144 ribu menjadi Rp96 ribu, ini yang dilaporkan dan beliau setuju menerapkan," katanya.
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan penurunan tersebut karena banyak angkutan logistik yang enggan menggunakan jalan tol dinilai tarifnya terlalu mahal.
"Ini dalam rangka memberikan kemudahan dan kemurahan tarif tol untuk mendukung logistik yang lebih murah," imbuhnya.
Budi mengatakan penurunan tarif tol sudah dikaji di tingkat kementerian. Jika peraturannya sudah ada maka tarif bisa langsung turun.
Dia menjelaskan bahwa skema penurunan tarif tol bisa dengan beberapa cara, termasuk dengan menurunkan golongan kendaraan.
"Jadi ini kan ada tarif di satu tempat di Jawa Timur, misal, dari Rp180 ribu menjadi Rp96 ribu. Jadi hampir separuh," kata Budi Karya.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani mengatakan tidak mempermasalahkan penurunan tarif sepanjang prinsip "internal rate of return" (IRR) tetap dan konsensi diperpanjang . "Tujuan utama bahwa ini meningkatkan daya tahan nasional, daya saing nasional di logistik ini kan supaya tercapai," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Dipanggil KPK untuk Kasus DJKA, Eks Menhub Budi Karya Absen Alasan Sakit
-
KPK akan Periksa Eks Menhub Budi Karya Pekan Depan Terkait Kasus DJKA
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi
-
Purbaya Siapkan Bea Keluar Batu Bara Gegara Banyak Selundupan, Nikel Menyusul