Jokowi Yakin Sawit Rakyat Lebih Menguntungkan

Suara.com - Presiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara peresmian berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (9/5/2018).

Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare dan melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat.

"Untuk meremajakan, tahun ini target kita di seluruh Tanah Air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Riau menjadi sasaran program peremajaan. Kedelapan kabupaten tersebut ialah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

Peremajaan Sawit Rakyat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Sebagaimana diketahui, sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia sudah berusia puluhan tahun, alias tua. Sehingga sudah seharusnya diremajakan.

"Kalau kita bandingkan ini yang di perusahaan swasta dengan yang dimiliki rakyat itu hasil produksinya berbeda jauh dua kali lipat. Inilah mengapa pemerintah sekarang melakukan yang namanya peremajaan," kata Jokowi.

Untuk setiap hektare lahan sawit, pemerintah akan memberikan bantuan dana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp 25 juta. Dana ini disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Nantinya, dana tersebut dapat digunakan oleh para petani sawit sebagai modal awal untuk melakukan penebangan tanaman kelapa sawit tua, penyiapan bibit, dan penanamannya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan para petani sebagai lahan-lahan kelapa sawit mereka.

Baca Juga: Disematkan Tanjak, Jokowi Luncurkan Peremajaan Sawit Rakyat

Menurut Presiden, selama ini para petani kesulitan dan belum memiliki sertifikat pengakuan atas tanah mereka. Inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah.

"Kalau sudah memiliki sertifikat, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sudah, tidak akan ramai-ramai nanti menjadi sengketa dengan tetangganya dan perusahaan swasta," kata dia.

Dalam kunjungan kerja di hari kedua di Riau, Kepala Negara juga menyerahkan 100 sertifikat hak atas tanah kepada para petani sawit di Rokan Hilir. Tahun ini presiden menargetkan 5 ribu sertifikat untuk pemilik lahan yang belum bersertifikat khusus di Rokan Hilir.

Dengan adanya sertifikat tersebut, sejumlah persoalan yang dihadapi petani sawit, kata Presiden, bisa diselesaikan. Sehingg petani bisa fokus untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan demikian, kesejahteraan para petani sawit dapat meningkat.

"Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai, segera diselesaikan. Jangan lupa Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini saya cek nanti, jalan atau tidak," kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini Kepala Negara didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Plt. Gubenur Riau Wan Thamrin Hasyim.

Untuk diketahui, Provinsi Riau menjadi tempat yang ketiga diluncurkannya progrm PSR. Pertama kali dilakukan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 13 Oktober 2017. Saat itu, pelaksanaan peremajaan lahan sawit milik rakyat mencakup lahan seluas 4.400 hektare.

Sedangkan yang kedua di Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 27 November 2017. Pelaksanaan peremajaan di sejumlah kabupaten di Sumatra Utara mencakup lahan sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare.