Suara.com - Gubernur baru Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini belum bisa mencapai 5.3 persen. Pasalnya, masih ada sejumlah faktor yang belum bisa mencapai target pertumbuhan tersebut.
Perry memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,2 persen.
"Memang kita mau lebih tinggi, tapi ada beberapa aspek ekonomi domestik yang belum bisa mendorong sampai 5.3-5.4 persen. Namun 5.2 persen itu cukup baik," kata Perry di Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Namun, Perry tidak menjelaskan lebih rinci aspek ekonomi domestik apa saja yang dimaksudnya. Namun berkaca pada capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2018, konsumsi rumah tangga dan jumlah ekspor memang masih berpotensi untuk dapat ditingkatkan.
Selain memprediksi pertumbuhan ekonomi, Perry juga turut memperkirakan inflasi Indonesia bakal mencapai 3.6 persen pada tahun ini. Padahal menurut target, inflasi pada tahun ini akan terus diupayakan agar berada di kisaran 3 hingga 3.5 persen.
“Untuk inflasi intinya juga hanya 3.2 persen. Stabilitas moneter dapat tetap terjaga dan malah terkendali,” ucap Perry.
Perry yang selalu mengampanyekan kebijakan moneter propertumbuhan dan prostabilitas itu, menekankan di sisa tahun BI tetap akan mengedepankan kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas perekonomian. Namun, BI tidak akan mengabaikan jika terdapat kesempatan bagi Bank Sentral untuk menyesuaikan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Satu instrumen kebijakan moneter kami akan otoritaskan untuk jaga stabilitas. Tapi kami ada empat instrumen untuk pro pertumbuhan (pro-growth)," ujarnya.
Empat instrumen tersebut adalah, pertama, relaksasi kebijakan makro prudensial, yang didalamnya adalah kebijakan untuk relaksasi di bidang pembiayaan perumahan. Kemudian, kedua kebijakan makroprudensial untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan.
"Pendalaman pasar keuangan ini termasuk untuk menerbitkan instrumen pembiayaan infrastruktur," ujarnya.
Ketiga, kebijakan sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi digital nasional.
Selanjutnya, keempat untuk memperkuat akselerasi keuangan dan ekonomi syariah, termasuk membangun industri produk halal, dan pengembangan riset edukasi dan kampanye ekonomi syariah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Rupiah Ambruk Karena Kondisi Fiskal, Panda Bond dan Swap Currency Tak Selesaikan Masalah
-
Fundamental Terjaga, Tugu Insurance Bukukan Laba Rp265,62 Miliar di Kuartal I-2026
-
Investor Masih Kabur saat IHSG Menguat? Rupiah Kuncinya
-
Bahlil Mau Terapkan Skema Bagi Hasil Migas di Sektor Pertambangan
-
Ada Pejabat Baru di Lingkungan Kementerian ESDM, Ini Daftarnya
-
Pengamat Ingatkan Efek Pelemahan Rupiah Bikin APBN Berdarah-darah
-
Bahlil Fokus Ganti LPG 3 Kg ke CNG, Berapa Harga Jualnya?
-
Dirikan Learning Center di Fakultas Pertanian UGM, Wujud Kepedulian BRI terhadap Pendidikan
-
Rupiah Turun Terus, Purbaya Siapkan Dana Stabilisasi Obligasi
-
Pengamat: Aturan Soal Migas Jadi Biang Kerok Rupiah Terus Jeblok