Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi proses dan alokasi pengganggaran secara teliti dan strategis.
Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan pada Kamis (28/6/2018).
“Perencanaan penganggaran itu menjadi sangat-sangat kritikal. Coba kita lihat secara nasional, 524.000 DIPA itu selalu mengalami revisi. Jadi, kita bayangkan betapa proses penganggaran kita itu masih perlu diperbaiki. Kalau kita tidak efisien, tidak organized, tidak bisa membedakan yang prioritas tinggi, prioritas rendah dan yang bukan prioritas (maka) kita sendiri yang akan menderita,” katanya.
Oleh karena itu, Ani berharap para peserta sosialisasi dapat memanfaatkan acara sosialisasi tersebut sebagai sarana belajar Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kehadiran para narasumber yang kompeten harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menanyakan hal-hal yang masih perlu diketahui.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak