Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim ekonomi terus tumbuh namun tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Maka di satu titik itu akan menimbulkan beban tambahan seperti biaya pengeluaran perusahaan.
Pemerintah tengah mengembangkan skema Public Private Partnership (PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Dalam kurun 10 tahun ke belakang, Pemerintah telah berusaha mengembangkan skema Public Private Partnership. Kementerian Keuangan kemudian mendirikan PT Indonesia Infrastruktur Finance (PT IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),” katanya di Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Skema pembangunan menggunakan PPP saat ini menurutnya masih perlu dikembangkan. Ia menuturkan, membangun infrastruktur tidak sekedar membangun tembok dan aspal tetapi membutuhkan persiapan yang detail dan mendalam seperti perencanaan masalah teknis, assessment ekonomi, maupun sosial. Terlebih lagi, proyek infrastruktur merupakan komitmen jangka panjang.
“Dulu proposal proyek diberikan namun tidak detail sehingga tidak memunculkan rasa yakin alasan pembangunan infrastruktur tersebut dan bagaimana membiayainya. Oleh karena itu, Kemenkeu mendirikan PT. SMI, PT. PII dan PT. IIF untuk mempersiapkan pilot project preparation fund,” ujarnya.
Ani menambahkan di masa kerja sekarang, ia tidak lagi hanya meminta anggaran tetapi juga meminta proyek yang akan diajukan. Ia juga kerap meninjau proyek-proyek infrastruktur.
“Ini cara Saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat bahwa ketika Anda membayar pajak maka akan menjadi sesuatu,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan