Suara.com - Hingga saat ini nasib PT Merpati Airlines Nusantara masih belum menemui titik terang. Kementerian Keuangan selaku pemilik tagihan separatis atau dengan jaminan terbesar, hingga saat ini masih menangguhkan usulan restrukturisasi maskapai pelat merah tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya belum melihat adanya kreditur-kreditur yang kredibel untuk memberikan suntikan dana ke Merpati.
“Pemerintah memiliki banyak kaki. Kaki pertama, BUMN (Merpati) itu milik pemerintah. Kaki kedua, pemerintah juga sebagai kreditur yang posisi pinjamannya memiliki landasan atau yang disebut kolateral," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Senin (12/11/2018).
Dia mengakui, pada dasarnya Merpati bisa direvitalisasi sehingga memiliki nilai ekonomi dan memiliki kegiatan yang bisa menunjang pemulihan keuangannya. Kendati demikian, saat ini dia masih akan menunggu skenario yang ditawarkan terkait hal tersebut.
Dia mengatakan, siap mendukung jika investor memiliki kredibilitas untuk menyelamatkan Merpati.
“Untuk pemerintah kan akhirnya juga perusahaan itu kalau sekarang bangkrut, kita juga cuma mendapatkan sisa-sisa dari pinjaman yang sudah disalurkan dan tidak bisa dikembalikan," katanya.
Menurutnya, siapapun pihak investor yang telah bernegosiasi dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) harus memiliki rekam jejak (track record) yang jelas. Selain itu, investor juga seharusnya memiliki kemampuan, teknologi, dan modal yang memadai.
"Jangan yang masuk ke Merpati hanya bawa nama, tapi tidak bawa expertise, tidak bawa teknologi, dan tidak bawa uang. Cuma bawa nama saja,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Kemenkeu akan mendorong PT PPA untuk mengevaluasi setiap skenario yang hendak ditawarkan pada Kemenkeu.
“Kami akan meng-encourage PT PPA melakukan due diligence terhadap apa pun skenarionya, nanti kita cari yang terbaik," lanjutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Purbaya Mau Naikkan Anggaran Transfer ke Daerah hingga Rp 90 Triliun di 2027
-
IHSG Bangkit ke Level 6.000 di Sesi I, Saham TPIA dan TOWR Bersinar
-
Isu Kelangkaan Batu Bara Bikin Listrik Padam, Pengamat Soroti 'Pengusaha Nakal'
-
Produk UMKM Lokal Bakal Diprioritaskan Muncul di Laman Marketplace, Begini Aturannya
-
Setujui Tenor KPR FLPP hingga 40 Tahun, Pemerintah Pertahankan Bunga Rumah Subsidi 5 Persen
-
HSBC Indonesia Nilai Akses Pembiayaan Modal Kerja Penting Buat UMKM
-
Cara UMKM Agar Tidak Kena Potong Pajak e-Commerce saat Jualan Online
-
Terbitkan Panda Bond, Purbaya: Bunga Utang China Lebih Murah Dibanding Amerika
-
Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
-
Purbaya Heran Lembaga Asing Terus Sorot Ekonomi RI, Bandingkan Nasib dengan AS-Eropa