Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelamatkan 15 danau di Indonesia yang terancam rusak. Hal itu dilakukan dalam gerakan penyelamatan danau atau GERMADAN.
Selasa (26/3/2019), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK gelar rapat koordinasi penyelamatan danau prioritas nasional dan pencanangan revitalisasi gerakan penyelamatan danau (GERMADAN).
Rapat tersebut untuk mengelola ekosistem danau dan daerah aliran sungai atau das DAS melalui program penyelamatan 15 danau prioritas nasional.
Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bambang Brodjonegoro.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk penyusunan rencana pengelolaan danau secara terpadu.
"Pengelolaan ekosistem danau dan daerah aliran sungainya dan ada beberapa daerah dalam fase harus diselamatkan 15 danau yang terancam akan rusak," ujar Menteri Siti Nurbaya di Gedung Kementerian KLHK, Selasa (26/3/2019).
Sebanyak 15 danau yang menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Tondano, Matano, Poso, Sentani dan Limboto. Danau di Indonesia memiliki potensi sebagai sumber air minum, irigasi perikanan, pembangkit listrik, pariwisata hingga pusat budaya kearifan.
"Indonesia memiliki 840 danau besar dan 735 danau kecil yang tersebar di seluruh nusantara dengan bentuk yang spesifik secara beragam keaneka ragam hayati yang tinggi dan sumber air yang sangat potensial," tambahnya.
Diharapkan dalam rapat koordinasi yang digelar mulai 25-26 Maret 2019 ini bisa mencapai kesamaan visi dan misi untuk membangun ekosistem danau yang lebih baik.
Baca Juga: Limbah Mayat Korban Banjir Bandang Cemari Sumber Air Danau Sentani
"Untuk kolaborasi penyelamatan ekosistem danau yang upayanya lebih koordinatif, integratif dan sinergitas," terangnya.
Berita Terkait
-
DPR : Sinergi Antar Kementerian Sangat Diperlukan
-
KLHK Apresiasi Khusus Semangat Konservasi Alam Profesor Alikodra
-
Heboh Makhluk Misterius Muncul di Danau Sentani Sebelum Terjadi Banjir
-
Pengelolaan Kawasan Konservasi Mampu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
-
Cegah Karhutla di Aceh, KLHK : Perlu Dukungan Semua Pihak
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
Terkini
-
Menko Airlangga Ngeluh Harga Mobil-Motor Murah Bikin Jakarta Macet
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Target Harga DEWA, Sahamnya Masih Bisa Menguat Drastis Tahun 2026?
-
Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
-
Pemerintah Bidik Gig Economy Jadi Mesin Ketiga Pendorong Ekonomi Nasional
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Jelang Akhir Tahun, BSI Siapkan Uang Tunai Rp15,49 Triliun
-
Menko Airlangga Puja-puji AI, Bisa Buka Lapangan Kerja
-
Hans Patuwo Resmi Jabat CEO GOTO
-
Airlangga Siapkan KUR Rp10 Triliun Biayai Proyek Gig Economy