Suara.com - Kelapa merupakan komoditas yang sangat bernilai ekonomis, karena mampu menghasilkan berbagai produk turunan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah menyatakan siap mendukung perkembangan hilirisasi industri kelapa.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM), Braman Setyo.
"Saya sangat senang dengan pertemuan hari ini. Ini merupakan sektor produktif, yang harus menyerap kucuran dana lebih tinggi dari sektor lainnya, karena sektor produktif mempunyai nilai tambah yang berkali lipat. Kelapa, banyak sekali produk turunannya yang mampu menghasilkan nilai tambah," kata Bram, pada acara Temu Mitra Koperasi Kelapa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/4/2019).
Ia menyatakan, tahun ini LPDB telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk dikucurkan kepada para pelaku usaha. Maka dari itu, untuk mendorong hilirisasi olahan kelapa, LPDB siap memberikan kucuran kredit kepada pengusaha sepanjang syarat dan ketentuan terpenuhi.
"Jumlah anggaran LPDB tahun ini mencapai Rp 1,5 triliun. Kalau terkendala untuk investasi mesin, akan kita bicarakan secara langsung, LPDB siap mengucurkan kredit kepada yang bersangkutan," kata Bram.
Pada saat yang sama, perwakilan dari Koperasi Krambi Idjo, Syaukani, menyatakan apresiasinya atas dukungan pemerintah untuk hilirisasi komoditas kelapa, namun ia juga mengatakan perlu adanya kepastian raw material agar stabilitas produksi dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, selain dukungan hilirisasi, diperlukan juga dukungan dari pemerintah untuk penataan perkebunan kelapa secara nasional.
"Saat ini, kebanyakan penghasil kelapa adalah kebun rakyat. Untuk diserap ke industri pengolahan, persediaan kurang. Karena itu, perlu juga dukungan kebijakan dari pemerintah untuk menata perkebunan kelapa. Kenapa sawit maju, karena ia ditata perkebunannya oleh kebijakan pemerintah. Harapannya, kelapa juga diperlakukan begitu. Selain kaya dengan produk turunan, secara ekologi, kelapa juga ramah lingkungan," kata Syaukani.
Baca Juga: LPDB - KUMKM Terus Genjot Pengalihan Dana Bergulir di Sumbar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Neo Pinjam: Bunga, Biaya Admin, Syarat, Tenor, Kelebihan dan Kekurangan
-
Sertifikat Tanah Ganda Paling Banyak Keluaran 1961 Hingga 1997, Apa Solusinya?
-
Optimalkan Nilai Tambah dan Manfaat, MIND ID Perkuat Tata Kelola Produksi serta Penjualan
-
Kasus Sertifikat Tanah Ganda Merajalela, Menteri Nusron Ungkap Penyebabnya
-
3 Altcoin Diprediksi Bakal Meroket Pasca Penguatan Harga Bitcoin US$ 105.000
-
MEDC Mau Ekspor Listrik ke Singapura
-
BRI Peduli Salurkan 637 Ambulans Lewat Program TJSL
-
Tidak Semua Honorer, Hanya Tiga Kriteria Ini Berhak Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
-
Prediksi Harga Emas Pekan Depan: Was-was RUU Trump, Emas Lokal Bakal Ikut Melemah?
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal