Suara.com - Banyaknya warga mampu yang menikmati gas elpiji tiga kilogram sudah terjadi sejak lama di Kota Solo, Jawa Tengah.
Konsumsi gas subsidi yang tidak tepat sasaran ini tersebut diakui seorang pemilik pangkalan gas melon Iwan (30). Diakui Iwan, selama ini sulit untuk membatasi pembelian gas elpiji tiga kilogram.
"Sebenarnya dari agen sudah memerintahkan kalau pembeli gas subsidi harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah menunjukkan KTP," terang Iwan saat ditemui Suara.com di pangkalannya yang ada di jalan MT Haryono, Solo, Jumat (28/6/2019).
Tetapi, lanjut Iwan, dalam praktiknya hal itu sulit dilakukan. Terlebih, selama ini pembeli gas tiga kilogram kebanyakan tetangganya sendiri.
"Kalau membeli gas tiga kilogram harus menunjukkan KTP kan lama-lama sungkan juga. Lagian kan juga sudah saling mngenal," katanya.
Selain menunjukkan KTP, Iwan mengatakan, ada juga syarat lain yakni mengisi data pembelian. Data ini dibuat sebuah buku yang nantinya dijadikan sebagai laporan ke agen.
"Kalau saya laporannya direkap setiap satu bulan sekali. Tapi banyak yang harus diubah, karena susah juga kalau harus minta tanda tangan pembeli, mendatanya. Banyak yang tidak mau," ungkapnya.
Iwan pun akhinya tidak bisa melakukan pendataan secara rutin. Hal inilah yang membuat dirinya sering mendapatkan teguran dari agen yang menaunginya.
"Sering ditegur juga diingatkan terus agar tertib dalam melakukan pendataan. Kalau tidak ancamannya tidak lagi disetori," pungkasnya.
Baca Juga: Pemkot Solo Masih Pergoki Rumah Makan Gunakan Gas Bersubsidi
Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) menggelar sidak penggunaan gas LPG subsidi 3 Kg bersama jajaran Dinas Perindustrian dan Kepolisian Resor Solo. Sidak dilakukan di beberapa rumah makan yang berlokasi di Kota Solo, Jawa Tengah.
Sales Executive LPG Pertamina MOR IV wilayah Soloraya, Adeka Sangtraga mengatakan, dari hasil sidak ditemukan rata-rata konsumsi gas LPG bersubsidi 3 kg lebih dari 300 tabung setiap minggunya.
Jumlah ini setara dengan 3,6 Metric Ton (MT) per bulan dari beberapa rumah makan dan restoran yang dijumpai di Kota solo.
"Saat ini konsumsi LPG terutama yang bersubsidi di Kota Solo mencapai 2.300 MT per bulan atau setara dengan 760 ribu tabung setiap bulannya, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat," ujar Adeka dari keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (27/6/2019) kemarin.
Kontributor : Ari Purnomo
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Adu LHKPN Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dino Patti Djalal, Siapa yang Lebih Kaya?
-
Gencar Ekspansi Jadi Modal TMAS Bidik Pendapatan Rp 5,53 Triliun di 2026
-
Full Surcharge Resmi Naik hingga 50%, Warganet Mulai Menangis Lihat Harg Tiket Pesawat
-
Saham Wilmar di Singapura Anjlok, Usai Pemerintah RI Bidik Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit
-
Rupiah Terus Melemah: Pengusaha MBG Protes, Harga Sabun hingga Popok Naik
-
IHSG Masih Kuat Bertahan Menghijau ke Level 6.218 di Sesi I
-
Inflasi Mei 2026 Naik Lagi, Harga Cabai hingga Bawang Merah Tekan Daya Beli Masyarakat
-
Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih
-
Tiket Pesawat Berpotensi Naik, Pemerintah Izinkan Maskapai Kenakan Fuel Surcharge hingga 50 Persen
-
Dewan Komisaris Pertamina Tinjau Keandalan Fasilitas Operasi dan Stabilitas Pasokan Energi di Bali