Suara.com - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan regulasi masih menghambat jalannya investasi., sehingga mereka sulit untuk berekspansi.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, sulitnya pengusaha melakukan ekspansi membuat industri di Indonesia tak berkembang.
"Kami di Apindo punya lembaga namanya Komite Pemantauan Otonomi Daerah. Di situ peringkat tertinggi masukan dari investor adalah regulasi yang dianggap menjadi penghambat. Itu membuat industri tidak berkembang, ini yang juga jadi tugas utama," kata dia dalam seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Hariyadi melanjutkan, dengan sulitnya ekspansi para pengusaha, juga berdampak pada minimnya penciptaan lapangan kerja.
Padahal, katanya, dengan ekspansi tersebut bakal menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran.
"Jadi kami bukan hanya bicara tentang vokasi tapi tentang penciptaan lapangan kerja itu sendiri," tutur dia.
Hariyadi yang juga jabat Ketua Umum PHRI ini menduga, selama ini bukan hanya permasalahan keahlian dalam ketersedian lapangan kerja, tetapi penciptaan lapangan pekerjaan itu yang terhambat.
"Jadi pada waktu Pak Jokowi sampaikan program vokasi kartu Pra-Kerja dan sebagainya sebetulnya kami agak khawatir ini sebetulnya permasalahannya justru penciptaan lapangan kerjanya yang bermasalah," kata dia.
Baca Juga: Ibu Kota Mau Dipindah, Apindo: Jangan Sampai Merugikan Kita Semua
Berita Terkait
-
Jokowi ke Pengusaha: Pemilu Selesai, Tetap Kerja Keras untuk Ekonomi Negara
-
Ibu Kota Mau Dipindah, Apindo: Jangan Sampai Merugikan Kita Semua
-
Jokowi Jabat Presiden Lagi, Pengusaha Tagih Penurunan Pajak Penghasilan
-
Pengusaha Minta Jokowi Pilih Menteri Bidang Ekonomi yang Cakap Eksekusi
-
Jokowi - Ma'ruf Amin Menang Quick Count, Para Pengusaha Senang
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026