Suara.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bakal makin terpuruk akibat maraknya aksi demonstrasi yang menentang revisi Undang-Undang (UU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU KPK.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika para anggota dewan tidak memenuhi permintaan para pendemo nasib Indonesia akan sama dengan yang terjadi di Hong Kong.
"Awalnya kan Hong Kong soal penolakan ruu ekstradisi tapi meluas ke soal lain," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Selasa (1/10/2019).
Bhima menambahkan, kondisi Hong Kong saat ini amburadul dengan adanya demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota, akibatnya sektor ekonomi negara tersebut anjlok cukup drastis. Kondisi ini juga mengancam Indonesia karena situasinya hampir sama.
"Realisasi pertumbuhan ekonomi (Indonesia) bisa anjlok dibawah 5%," kata Bhima.
Risiko gangguan ekonomi jelas besar kata Bhima, apalagi kalau jalan sampai di blokade, arus logistik terganggu bukan saja di Jakarta tapi juga di daerah.
"Ekspor impor terdampak, sampai timbul sentimen negatif terkait instabilitas politik," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08%.
"Total 2019 dibulatkan satu digit 5,1 persen atau 5,08% itu adalah forecasting berarti outlook 5,2% masih kami taruh di sana tapi internal kita lihat di 5,08%," kata dia, di ruang rapat Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Aksi Demonstrasi Jadi Berkah untuk Pedagang Masker dan Handuk
Dia menjelaskan, hal tersebut karena faktor-faktor pendorong ekonomi pada semester II/2019 diperkirakan akan melambat jauh dibanding realisasi yang terjadi pada semester I/2019. Dari sisi konsumsi, pada semester II/2019 diperkirakan hanya berada dikisaran bawah 5% yakni 4,97%.
Angka tersebut lebih rendah dari kinerja konsumsi masyarakat pada semester I/2019 yang mencapai kisaran 5,3%. (Fadil)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Bank Mandiri Salurkan Lebih dari 7,45 Juta Bansos pada 2025 untuk Akselerasi Ekonomi Kerakyatan
-
Prabowo 'Pelototi' Jeffrey Hingga Hasan Usai jadi Bos Baru BEI dan OJK
-
Ciri-ciri Phishing dan Tips Agar Terhindar dari Penipuan Online
-
Profil PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) dan Pemilik Sahamnya
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Rawit Rp68.781, Beras Khusus dan Daging Kerbau Lokal Ikut Naik
-
Bos Unilever (UNVR) Indonesia Lapor, Laba Bersih Tembus Rp7,6 Triliun di 2025
-
Rupiah Keok, Dolar AS Naik ke Level Rp16.818
-
Harga Emas Antam Masih Dibanderol Rp 2.947.000/Gram
-
Momentum Ramadan, Begini Cara Bikin QRIS GoPay untuk Pedagang Takjil
-
IHSG Bergerak 2 Arah di Kamis Pagi, Betah di Level 8.000