UMKM Belum Banyak Tersentuh e-Commerce

Suara.com - Pemerintah menyatakan hingga saat ini masih banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum bergabung dengan e-commerce.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari 58 juta UMKM yang ada di Indonesia, UMKM yang bergabung dengan e-commerce baru sebanyak 8 juta UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun meminta kepada pelaku bisnis e-commerce untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya.

“Kami melihat bahwa dengan pemanfaatan e-commerce bagi UMKM dapat meningkatkan pemasaran dan membuka peluang ekonomi baru, sehingga pada ujungnya dapat menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian Indonesia,” kata Darmin saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Pemanfaatan e-commerce juga dapat menunjang efisiensi dan inklusivitas. Hasil riset McKinsey menyebutkan bahwa konsumen di luar Jawa mampu menghemat 11%-25% dari nilai belanjanya dengan menggunakan e-commerce dibandingkan dengan berbelanja secara konvensional.

Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk-produk kreatifnya, khususnya busana dan kuliner.

“Melalui e-commerce, akses pasar menjadi tidak terbatas. Pelaku usaha dapat memperluas pasar, baik ke pasar domestik, bahkan pasar global. Untuk di dalam negeri sendiri, jangan sampai pelaku usaha dan produk lokal kalah dengan yang impor,” kata Darmin.

Meskipun saat ini, lanjut Menko, transaksi e-commerce masih banyak terpusat di Jakarta dan sekitarnya, namun ke depannya diharapkan akan lebih banyak UMKM dari luar Jawa yang tumbuh dan memasarkan produknya melalui e-commerce.

Untuk UMKM sendiri, mereka harus juga mampu meningkatkan kapasitasnya, baik dari aspek produksi, pemasaran, pengiriman atau distribusi produk, hingga manajemen perusahaan.

Baca Juga: Darmin Minta Porsi Penyaluran Kredit ke UMKM Fashion Ditambah

Di sini, pemerintah berkomitmen melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap para pelaku UMKM dari hulu hingga hilir.

“Tentunya dalam upaya tersebut, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Sangat diperlukan dukungan dari platform marketplace yang lebih memahami model bisnis e-commerce,” ucapnya.