Pemerintah Butuh Rp 6.000 Triliun Bangun Infrastruktur, BI: Gandeng Swasta

Suara.com - Bank Indonesia (BI) menyerukan agar investor lokal maupun swasta ikut berperan dalam membiayai infrastruktur. Sehingga, pembangunan infrastruktur tak lagi menggunakan dana pemerintah ataupun digarap perusahaan-perusahaan BUMN.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, pemerintah butuh anggaran sebesar Rp 6.000 triliun untuk membangun infrastruktur.

Dengan besaran anggaran tersebut, tak bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka dari itu perlu menggandeng pihak swasta untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

"Kita engga bisa andalkan pemerintah tapi harus gandeng swasta untuk pembiayaan ini. Tadi disebutkan butuh Rp 6.000 triliun, tapi rasanya dari pemerintah ada gap, makanya peran swasta kita gerakkan," kata Rosmaya di Kempinski Hotel Indonesia, Kamis (7/11/2019).

Maka dari itu, tutur dia, peran swasta harus diprioritaskan ke depan dalam pembangunan Infrastruktur. Karena banyak infrastruktur yang bisa digarap oleh pihak swasta.

"Kita tingkatkan di berbagai pembiayaan, bukan hanya jalan tol energi macam-macam pembangunan," jelas dia.

Rosmaya pun merasa optimis jarak anggaran tersebut bisa tercapai selama investor di daerah mau bersinergi dengan pemerintah dan berjalan sendiri-sendiri.

"Beberapa pihak sering berjalan sendiri-sendiri, misalnya ada project yang potensial, kan harusnya semuanya keroyokan, mana pembiayaan dan mana kompetensi SDM, kalau dikerjakan hanya ditangani satu orang yang mengerti SDM tanpa mengetahui kualitas project itu sulit, dan BI rasanya akan terus menggandeng semua pihak, ini langkah yang baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan serakah menggarap proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu dikatakan Jokowi agar kontraktor lokal diberikan kesempatan untuk bisa menggarap proyek-proyek nasional.

Baca Juga: Jokowi Minta BUMN Tak Garap Semua Proyek Infrastruktur

Jokowi mengaku sering dapat keluhan dari kontraktor lokal, karena tak mendapat kesempatan menggarap proyek negara. Padahal Jokowi mengaku sudah meminta pada BUMN untuk memberi kesempatan bagi kontraktor lokal untuk unjuk gigi.