Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir keberadaan sejumlah anak usaha BUMN yang dinilai banyak yang tak beres.
Erick Thohir menyebut PT Garuda Indonesia (Persero) yang memiliki anak usaha bernama PT Gapura Angkasa dimana core bisnisnya bergerak di bidang ground handling serta kegiatan lain yang tujuannya membantu operasional bandara.
Tapi kata Erick Thohir, seharusnya Garuda tak memiliki anak usaha seperti ini karena kontraproduktif dengan bisnis utama Garuda Indonesia sendiri.
"Saya review Garuda. Gapura (anak usaha Garuda Indonesia) itu nggak usah di Garuda. Itu mah di AP (Angkasa Pura) aja. Kenapa harus ada overlapping yang akhirnya kontraproduktif," kata Erick Thohir di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Erick menjelaskan, bahwa bisnis model yang kontraproduktif ini harus diperbaiki agar BUMN tersebut makin bisa menghasilkan dan menguntungkan buat negara sekaligus masyarakat.
"Bisnis model ini harus diperbaiki. Jadi superholding kita ubah konsepnya. Jadi subholding jadi unit usaha. Pelindo misalnya, peti kemas, curah cair, jadinya jangan sampai ada kanibal kanibal mereka," kata Erick Thohir.
Untuk diketahui, Erick Thohir baru kali ini melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Rapat kerja kali ini boleh dibilang bersejarah, karena di era Menteri BUMN sebelumnya yakni Rini Soemarno tidak boleh menginjakan kakinya di Kompleks Parlemen karena boikot dari para anggota Komisi VI DPR RI kala itu.
"Selamat datang kepada Menteri BUMN dengan jajarannya ini pertama kalinya rapat kerja dengan komisi VI," kata Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza saat membuka rapat kerja, di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2019).
Karena rapat pertama ini, Faisol meminta kepada seluruh anggota Komisi VI untuk memperkenalkan diri mereka kepada Erick Thohir sebelum memulai rapat kerja.
Baca Juga: Jonan Eks Menteri ESDM Bakal Jadi Petinggi Garuda Indonesia?
Faisol juga mengatakan pada rapat kerja kali ini, sebanyak 25 anggota sudah hadir dan menandatangani absensi kehadiran dari total 54 anggota Komisi VI DPR RI.
"Ini sudah memenuhi kuorum dengan 9 fraksi," kata Faisol.
Sementara itu rapat kali ini yang dihadiri Menteri Erick Thohir yang membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara tahun Anggaran 2019 dan 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun