Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir keberadaan sejumlah anak usaha BUMN yang dinilai banyak yang tak beres.
Erick Thohir menyebut PT Garuda Indonesia (Persero) yang memiliki anak usaha bernama PT Gapura Angkasa dimana core bisnisnya bergerak di bidang ground handling serta kegiatan lain yang tujuannya membantu operasional bandara.
Tapi kata Erick Thohir, seharusnya Garuda tak memiliki anak usaha seperti ini karena kontraproduktif dengan bisnis utama Garuda Indonesia sendiri.
"Saya review Garuda. Gapura (anak usaha Garuda Indonesia) itu nggak usah di Garuda. Itu mah di AP (Angkasa Pura) aja. Kenapa harus ada overlapping yang akhirnya kontraproduktif," kata Erick Thohir di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Erick menjelaskan, bahwa bisnis model yang kontraproduktif ini harus diperbaiki agar BUMN tersebut makin bisa menghasilkan dan menguntungkan buat negara sekaligus masyarakat.
"Bisnis model ini harus diperbaiki. Jadi superholding kita ubah konsepnya. Jadi subholding jadi unit usaha. Pelindo misalnya, peti kemas, curah cair, jadinya jangan sampai ada kanibal kanibal mereka," kata Erick Thohir.
Untuk diketahui, Erick Thohir baru kali ini melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Rapat kerja kali ini boleh dibilang bersejarah, karena di era Menteri BUMN sebelumnya yakni Rini Soemarno tidak boleh menginjakan kakinya di Kompleks Parlemen karena boikot dari para anggota Komisi VI DPR RI kala itu.
"Selamat datang kepada Menteri BUMN dengan jajarannya ini pertama kalinya rapat kerja dengan komisi VI," kata Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza saat membuka rapat kerja, di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2019).
Karena rapat pertama ini, Faisol meminta kepada seluruh anggota Komisi VI untuk memperkenalkan diri mereka kepada Erick Thohir sebelum memulai rapat kerja.
Baca Juga: Jonan Eks Menteri ESDM Bakal Jadi Petinggi Garuda Indonesia?
Faisol juga mengatakan pada rapat kerja kali ini, sebanyak 25 anggota sudah hadir dan menandatangani absensi kehadiran dari total 54 anggota Komisi VI DPR RI.
"Ini sudah memenuhi kuorum dengan 9 fraksi," kata Faisol.
Sementara itu rapat kali ini yang dihadiri Menteri Erick Thohir yang membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara tahun Anggaran 2019 dan 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Trump Ungkap Nego Perang Berjalan Mulus, Iran Bantah: Awas 'Manipulasi' Pasar!
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Timur Tengah Hadapi Kiamat Kecil Jika Iran Serang Instalasi Desalinasi Negara-negara Arab
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
Perhatian Pemudik! Rest Area KM 52B Bisa Ditutup Sewaktu-waktu Saat Arus Balik
-
Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,7% di Q1 2026 Meski Ada Perang AS vs Iran
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
-
285 Ribu Kendaraan Bakal Padati Jalan Tol Trans Jawa pada 24 Maret
-
LPEI Ungkap Risiko Konflik Timur Tengah ke Kinerja Ekspor Indonesia Masih Terbatas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat