Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyoroti kebijakan membuka ekspor benih lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ferdinand menilai kebijakan tersebut tidak tepat.
Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Ia menyebut Edhy Prabowo sebagai menteri sontoloyo.
"Kebijakan sudah baik mau diubah tidak baik, dasar menteri sontoloyo," kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Rabu (11/12/2019).
Kebijakan ekspor benih lobster dilarang para era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti.
Sebab, harga jual lobster terbilang rendah selain itu berpotensi merusak alam hingga mengancam ekosistem lobster menuju kepunahan.
Ferdinand menyebut Edhy Prabowo perlu diruwat agar memahami mana hal yang baik dan buruk. Pasalnya, membuka keran ekspor benih lobster hanya akan merugikan Indonesia.
"Ini menteri @kkpgoid mungkin perlu diruwat biar tahu mana yang baik mana yang buruk, mana yang berguna mana yang tidak berguna," ungkapnya.
Untuk diketahui, Edhy Prabowo sedang mempertimbangkan untuk membuka keran ekspor benih lobster. Meski bertentangan dengan aturan, membuka keran ekspor diyakini oleh Edhy dapat meningkatkan nilai tambah budidaya lobster di level petambak.
Baca Juga: Order Fiktif Rugikan Belasan Driver Yogyakarta, PT Gojek Buka Suara
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada