Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membidik enam Kementerian atau Lembaga (K/L) guna memeriksa laporan keuangan tahun buku 2019.
Enam K/L itu yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Anggota IV BPK, Isma Yatun menyebutkan, pemeriksaan dilakukan mulai hari ini hingga 20 Mei 2020 mendatang. Adapun audit laporan keuangan ini untuk memberikan opini pada laporan keuangan enam K/L tersebut.
"Jadwalnya lebih awal mengingat liburan Idul Fitri lebih awal. Tujuannya sama memberikan opini atas laporan keuangan masing-masing K/L," ujar Isma Yatun di Kantornya, Senin (6/1/2020).
Isma Yatun menuturkan, salah satu yang akan disoroti dalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu terkait laporan perjalanan dinas pegawai maupun pejabat K/L.
"Belanja barang khususnya perjalanan dinas kami soroti," ucap dia.
Kendati demikian, Isma Yatun menilai kinerja laporan keuangan pada 2018 kemarin sudah terbilang baik.
Karena dari enam K/L sebanyak lima K/L yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hanya Kementerian PUPR saja yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Tahun lalu opini sudah cukup bagus 5 dari 6 K/L telah menerima opini WTP. Hanya satu yang masih menerima WDP," pungkas dia.
Baca Juga: Usai Terima Audit BPK soal Kerugian Negara, KPK Buka Peluang Tahan RJ Lino
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu Terdekat di Jakarta
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
-
Kedubes AS Diserang, Cristiano Ronaldo Tinggalkan Arab Saudi
-
Bukan Cuma Bupati! KPK Masih Kejar Sosok Penting Lain Terkait OTT Pekalongan
-
Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
Terkini
-
BEI Buka Data Kepemilikan Saham di atas 1 Persen
-
Pelayaran Selat Hormuz Ditutup, Biaya Logistik Terancam Melonjak
-
Elnusa Petrofin Perkuat Mitigasi Risiko, Pastikan BBM Aman Selama Ramadan
-
Chandra Asri Nyatakan Force Majeure, Konflik di Israel & AS vs Iran Jadi Penyebab
-
Usai Temui Dasco, KSPSI dan KSBSI Ikrar Dukung Penuh Kebijakan Presiden Prabowo
-
Pemda Diminta Bangun Posko Pengaduan THR dan BHR
-
Pemerintah Rogoh Rp911,16 Miliar untuk Diskon Transportasi Lebaran 2026
-
Selat Hormuz Membara, Bahlil Putar Haluan Impor Minyak ke Amerika
-
OJK Ungkap Banyak Masyarakat Masih Tertipu Pinjol Ilegal
-
Gawat! Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp98,54 Triliun, Kredit Macet Mulai Menghantui