Suara.com - Langkah PKS yang ngotot ingin membentuk panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya dinilai tak relevan. Sebab setiap fraksi di DPR telah sepakat dan telah terlibat dalam pembentukan panitia kerja (panja) kasus Jiwasraya.
Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza mengatakan, pembentukan panja secara administratif akan lebih cepat bekerja dan menghasilkan solusi penyelesaian kasus.
Sebaliknya, isu pansus akan memakan waktu lama dan bakal merugikan bagi masyarakat selaku nasabah. Menurut Faisol, panja akan segera bekerja demi penyelesaian tuntas kasus korporasi tersebut.
"Saya ingin menekankan, proses yang sekarang berjalan (panja) memberikan gambaran penyelesaian yang tuntas," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (29/1/2020) kemarin.
Dalam kesempatan itu, politikus PKB ini menjelaskan bahwa penyelesaian kasus Jiwasraya harus diletakkan pada semangat untuk menegakkan hukum sekaligus menyelamatkan masa depan korporasi.
Penyelesaian kasus ini via pansus malah akan merugikan penanganan kasus hukum. Sebab akan melebar dari substansi kasus yang melibatkan sejumlah pihak yang kini sedang diselidiki Kejaksaan itu.
Politisasi juga akan membahayakan bagi masa depan BUMN yang dinilai harus tetap profesional. Manuver politik dinilai akan sangat berbahaya dan merugikan bagi korporasi.
Dalam kesempatan itu, Faisol menegaskan seluruh fraksi di DPR telah sepakat dan akan terlibat dalam mengawal kasus ini lewat panja Jiwasraya. Ini termasuk PKS yang mengirimkan pula wakilnya di Panja.
"Semua sudah berjalan dan fraksi PKS sudah menjadi bagian dari panja. Semua fraksi terlibat dalam panja dan berkontribusi penuh. Bahkan skema penyelesaian sudah dibicarakan bersama-sama dengan pemerintah," kata Faisol.
Baca Juga: Erick Thohir Bakal Kembalikan Dana Nasabah Jiwasraya Mulai Maret 2020
Dia mengatakan, seluruh tahapan hukum di kejaksaan maupun di forum DPR telah berjalan secara konstruktif. Ini termasuk dengan kerjasama wakil rakyat dan kementerian BUMN yang dinilai sangat proaktif dalam menuntaskan kasus Jiwasraya.
"Semua konstruktif. Tunggu saja semua berjalan, termasuk penyelesaian secara hukum," kata Faisol.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Perang Timur Tengah Guncang Ekonomi Global, Maskapai hingga Pertanian Alami Kerugian
-
BRI Perkuat UMKM: Dari Modal Rp250 Ribu, Usaha Kuliner Ayam Panggang Bu Setu Sudah Bergulir 35 Tahun
-
Subsidi Energi Bengkak, Program Kompor Listrik Didorong Diperkuat
-
Harga Pangan Nasional Pasca-Lebaran: Cabai Turun Tajam, Daging Sapi Naik
-
Emas Antam Terus Diobral, Hari Ini Harganya Rp 2.810.000/Gram
-
Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Naik ke Level Rp16.935
-
Laba Bersih DEWA Tembus Rp4,3 Triliun, Naik 1.324 Persen dari Estimasi Awal
-
Pasar EPC Energi Surya Diprediksi Tembus Rp133 Triliun, Peluang Ekonomi Hijau Makin Besar
-
IHSG Masih Jeblok di Jumat Pagi, Diproyeksikan Terus Melemah
-
Malaysia Pangkas Kuota BBM Subsidi RON 95 Mulai April 2026, Ini Dampaknya bagi Konsumen dan Ekonomi