Suara.com - Langkah PKS yang ngotot ingin membentuk panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya dinilai tak relevan. Sebab setiap fraksi di DPR telah sepakat dan telah terlibat dalam pembentukan panitia kerja (panja) kasus Jiwasraya.
Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza mengatakan, pembentukan panja secara administratif akan lebih cepat bekerja dan menghasilkan solusi penyelesaian kasus.
Sebaliknya, isu pansus akan memakan waktu lama dan bakal merugikan bagi masyarakat selaku nasabah. Menurut Faisol, panja akan segera bekerja demi penyelesaian tuntas kasus korporasi tersebut.
"Saya ingin menekankan, proses yang sekarang berjalan (panja) memberikan gambaran penyelesaian yang tuntas," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (29/1/2020) kemarin.
Dalam kesempatan itu, politikus PKB ini menjelaskan bahwa penyelesaian kasus Jiwasraya harus diletakkan pada semangat untuk menegakkan hukum sekaligus menyelamatkan masa depan korporasi.
Penyelesaian kasus ini via pansus malah akan merugikan penanganan kasus hukum. Sebab akan melebar dari substansi kasus yang melibatkan sejumlah pihak yang kini sedang diselidiki Kejaksaan itu.
Politisasi juga akan membahayakan bagi masa depan BUMN yang dinilai harus tetap profesional. Manuver politik dinilai akan sangat berbahaya dan merugikan bagi korporasi.
Dalam kesempatan itu, Faisol menegaskan seluruh fraksi di DPR telah sepakat dan akan terlibat dalam mengawal kasus ini lewat panja Jiwasraya. Ini termasuk PKS yang mengirimkan pula wakilnya di Panja.
"Semua sudah berjalan dan fraksi PKS sudah menjadi bagian dari panja. Semua fraksi terlibat dalam panja dan berkontribusi penuh. Bahkan skema penyelesaian sudah dibicarakan bersama-sama dengan pemerintah," kata Faisol.
Baca Juga: Erick Thohir Bakal Kembalikan Dana Nasabah Jiwasraya Mulai Maret 2020
Dia mengatakan, seluruh tahapan hukum di kejaksaan maupun di forum DPR telah berjalan secara konstruktif. Ini termasuk dengan kerjasama wakil rakyat dan kementerian BUMN yang dinilai sangat proaktif dalam menuntaskan kasus Jiwasraya.
"Semua konstruktif. Tunggu saja semua berjalan, termasuk penyelesaian secara hukum," kata Faisol.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
Pilihan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
Terkini
-
Luhut Temui Aliansi Ekonom Indonesia, Bahas 7 Tuntutan ke Pemerintah
-
Cadangan Migas Baru Ditemukan di Muara Enim
-
Bandara Supadio Mulai Layani Penerbangan Internasional
-
Kemendag Ultimatum Gold's Gym, Harus Ganti Rugi Anggota Usai Penutupan Gerai Mendadak
-
Menkeu Purbaya Resmi Guyur Dana Jumbo Rp 200 Triliun ke Perbankan
-
Pabrik Baja di Surabaya Tumbang Imbas Gempuran Produk Impor
-
Emas Antam Kembali Mahal, Harganya Rp 2.095.000 per Gram
-
IHSG Loyo Sepekan, Asing Bawa Kabur Rp 31,59 Miliar
-
Menkeu Purbaya Janji Hentikan Sisa Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun
-
Bos SMGR Akui Persaingan Industri Semen RI Makin Ketat