Digempur Produk Impor, Jokowi Minta Industri Baja Nasional Ditingkatkan

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut industri baja dan besi nasional harus didorong untuk bisa bersaing. Hal tersebut lantaran industri baja luar negeri sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Jokowi menyebut, industri baja dalam negeri kekinian terganggu lantaran banyak masuknya baja impor. Tentunya, industri baja dan besi nasional harus ditingkatkan.

"Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit. Defisit transaksi berjalan kita. Apalagi, baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri. Oleh sebab itu. Utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (12/2/2020).

Jokowi mengatakan, situasi seperti itu tidak bisa dibiarkan terus menerus. Dia meminta agar ada perbaikan di sektor produksi hingga manajemen korporasi agar industri baja bisa bersaing dengan industri baja impor.

"Ini tidak dapat kita biarkan terus. Kita perlu mendorong industri baja dan besi makin kompetitif, produksinya makin optimal, sehingga perbaikan manajemen korporasi pembaharuan teknologi permesinan terutama di BUMN industri baja terus dilakukan," sambungnya.

Dijelaskan Jokowi, industri baja nasional masih terkendala masalah kurangnya bahan baku. Hal itulah yang disinyalir menjadi penghambat bagi industri baja nasional dalam bersaing dengan baja impor.

"Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima, industri baja dan besi terkendala oleh bahan baku yang masih kurang," katanya.

Guna menangkal hal tersebut, Jokowi meminta agar industri baja nasional untuk memanfaatkan kebijakan non tarif dan mengikuti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebab, penerapan SNI nantinya akan menghambat laju masuknya baja dan besi impor.

"Penerapan SNI dengan sungguh-sungguh, sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. Dengan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan hingga tidak dapat membendung impor baja yang berkualitas rendah," imbuh Jokowi.

Baca Juga: BUMN Kasus Lagi, Kini Amarta Karya Nunggak Rp 2,4 Miliar ke Perusahaan Baja