Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas dengan jajarannya, Rabu (12/2/2020). Rapat tersebut membahas akselerasi peningkatan peringkat kemudahan dalam berusaha.
Jokowi meminta agar peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia berada di posisi 40. Sebab, kekinian posisi EODB Indonesia masih berada di peringkat 73.
"Kembali kita berbicara mengenai akselerasi peningkatan peringkat EODB, kita tahu posisi kita diperingkat 73 meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi di 120. Sebuah lompatan yang baik. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor presiden.
Guna menggenjot peringkat EODB Indonesia, Jokowi meminta adanya perbaikan indikator yang saat ini masih berada di angka 100. Pasalya, terdapat empat komponen yang tingkat angkanya semakin naik.
Empat komponen itu adalah Starting a Business yang berada di peringkat 140 dan Dealing with Construction Permit yang berada di peringkat 110. Selanjutnya, komponen Registering Property yang naik ke posisi 106 serta Trading Across Border yang stagnan di peringkat 116.
"Dan juga dua komponen yang di bawah 100 tapi justru naik lagi dari 44 ke 48 ini Getting Credit dari 44 ke 48, kemudian masalah yang berkaitan dengan Resolving Insolvency dari 36 ke 38 sudah 36 kok naik lagi ini berkaitan dengan kebangkrutan," sambungnya.
Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut dilakukan guna memastikan perbaikan dalam memperbaiki sejumlah komponen yang masih bermasalah tersebut.
"Kemudian kedua saya minta Menko perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," imbuh Jokowi.
Baca Juga: Bos BKPM Janji Mundur Jika Peringkat Kemudahan Berusaha Tak Naik
Tag
Berita Terkait
-
Mahfud Soal Veronica Koman Kirim Dokumen ke Jokowi: Jika Ada, Sampah Saja
-
Jokowi: Virus Corona Tidak Masuk Indonesia
-
Beri Waktu Sampai Februari, Jokowi Minta Menteri Segera Belanjakan Anggaran
-
Sebut Uji Kelayakan PDIP Cuma Formalitas, Pengamat: Gibran - Purnomo Jadi
-
Temui Jokowi, Direktur Pelaksana Bank Dunia Sampaikan Situasi Ekonomi Dunia
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!