Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas dengan jajarannya, Rabu (12/2/2020). Rapat tersebut membahas akselerasi peningkatan peringkat kemudahan dalam berusaha.
Jokowi meminta agar peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia berada di posisi 40. Sebab, kekinian posisi EODB Indonesia masih berada di peringkat 73.
"Kembali kita berbicara mengenai akselerasi peningkatan peringkat EODB, kita tahu posisi kita diperingkat 73 meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi di 120. Sebuah lompatan yang baik. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor presiden.
Guna menggenjot peringkat EODB Indonesia, Jokowi meminta adanya perbaikan indikator yang saat ini masih berada di angka 100. Pasalya, terdapat empat komponen yang tingkat angkanya semakin naik.
Empat komponen itu adalah Starting a Business yang berada di peringkat 140 dan Dealing with Construction Permit yang berada di peringkat 110. Selanjutnya, komponen Registering Property yang naik ke posisi 106 serta Trading Across Border yang stagnan di peringkat 116.
"Dan juga dua komponen yang di bawah 100 tapi justru naik lagi dari 44 ke 48 ini Getting Credit dari 44 ke 48, kemudian masalah yang berkaitan dengan Resolving Insolvency dari 36 ke 38 sudah 36 kok naik lagi ini berkaitan dengan kebangkrutan," sambungnya.
Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut dilakukan guna memastikan perbaikan dalam memperbaiki sejumlah komponen yang masih bermasalah tersebut.
"Kemudian kedua saya minta Menko perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," imbuh Jokowi.
Baca Juga: Bos BKPM Janji Mundur Jika Peringkat Kemudahan Berusaha Tak Naik
Tag
Berita Terkait
-
Mahfud Soal Veronica Koman Kirim Dokumen ke Jokowi: Jika Ada, Sampah Saja
-
Jokowi: Virus Corona Tidak Masuk Indonesia
-
Beri Waktu Sampai Februari, Jokowi Minta Menteri Segera Belanjakan Anggaran
-
Sebut Uji Kelayakan PDIP Cuma Formalitas, Pengamat: Gibran - Purnomo Jadi
-
Temui Jokowi, Direktur Pelaksana Bank Dunia Sampaikan Situasi Ekonomi Dunia
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Veronica Tan Apresiasi Program Dua Telur Sehari di Kalteng, Selaras dengan MBG Presiden Prabowo
-
Indef Sebut Tantangan Perbankan Ada di Daya Beli, Bukan Soal Likuiditas
-
5 Fakta Kartu Liputan Wartawan Dicabut Gara-gara Tanya MBG ke Prabowo
-
Kronologi WNI Ditangkap Polisi Jepang Karena Pencurian Tas Seharga Hampir 1 Miliar
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!