Suara.com - Untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman stok pupuk kepada petani, Kementerian Pertanian (Kementan) akan membuka Sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) pada 20 - 25 setiap bulan, untuk menginput data yang belum tertampung. Kementan memastikan kembali bahwa stok pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 cukup dan tidak ada kelangkaan.
Petani tidak dilayani oleh kios akibat tidak terdaftar dalam e-RDKK terlambat mendapatkan stok pupuk. Hal ini terjadi akibat keterlambatan pemerintah daerah dalam menginput data kebutuhan pupuk melalui e-RDKK.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan, dengan membuka e-RDKK pada 20 - 25 setiap bulan, maka pihaknya akan melakukan kami rekap sebagai tambahan kuota kepada daerah yang bersangkutan. Hal ini dikemukakannya di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Dalam pelaksanaannya, apabila ada ketimpangan dalam alokasi pupuk di suatu wilayah, maka dapat dilakukan pergeseran antar desa atau kecamatan oleh kepala dinas pertanian kabupaten atau kota.
"Atau terdapat pergeseran antar kabupaten, ditetapkan oleh kepala dinas pertanian provinsi, dan apabila terdapat pergeseran kuota antar provinsi, maka akan ditetapkan oleh Dirjen PSP, atas nama Menteri Pertanian," jelasnya.
Sarwo menambahkan, sesuai aturan Permentan No. 01 tahun b 2020, e-RDKK berbasis NIK, mendapat subsidi tidak lebih dari 2 hektare per petani per musim tanam dan petani tersebut masuk dalam kelompok tani. Apabila ditemukan kelangkaan pupuk pada petani dan kelompok tani di suatu desa, maka segera laporkan kepada penyuluh setempat atau kepada dinas pertanian setempat.
"Atau hubungi kami di nomor HP 081224281914 Kasubdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida, atas nama Endah, untuk segera kami tindak lanjuti, secepat mungkin," tambah Sarwo.
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi yang akan disalurkan pada 2020 adalah 7.949.303 ton, realisasi hingga 14 Februari 2020 baru 1.430.875 ton atau 17,98 persen.
"Berdasarkan data tersebut, stok pupuk bersubsidi yang ada masih sangat aman," paparnya.
Baca Juga: Tahun Ini Kementan Bakal Tetapkan Sejumlah Kebijakan Prioritas
Ia mencontohkan, Sumatera Utara, yang mengajukan pupuk 228,337 ton, realisasinya baru 5,668 ton atau baru 2.48 persen. Hal serupa terjadi di Bangka Belitung, yang mana dari 101,572 ton yang diajukan, realisasi penyalurannya baru 2,084 ton atau baru 2.05 persen.
Hingga Februari, daerah yang realisasi penyerapan tertinggi adalah Jawa Barat. Dari 578,809 ton yang diajukan, penyalurannya mencapai 159,109 ton atau 27.49 persen, yang diikuti Kalimantan Timur dengan 18,522 ton yang direncanakan, realisasinya 3,909 ton atau 21.10 persen.
Berita Terkait
-
Ini 5 Fokus Kebijakan Kementerian Pertanian
-
Menteri Pertanian Ajak Petani Manfaatkan Kredit Usaha Rakyat
-
Kumpulkan Media Massa, Kementan Sampaikan Pusat Data Agriculture War Room
-
Tahun Ini, Kementan Bakal Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
-
Stabilkan Harga Cabai dan Bawang, Kementan Gelar Operasi Pasar
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
"Berburu" Saldo Lebaran, Link DANA Kaget Bikin Hari Raya Makin Berlimpah Rejeki
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok