Suara.com - Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 terkait dengan penurunan harga gas industri hingga kini belum terealisasi, harga gas industri yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 6 dolar AS per MMBTU hingga kini belum menjadi kenyataan.
Para kalangan pengusaha pun mengaku sudah tak sabar kapan penurunan harga gas tersebut bisa terwujud.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat pun terheran-heran dengan implementasi yang tak jalan tersebut, padahal perintah untuk harga gas lebih murah ini datang langsung dari sang Kepala Negara.
"Hingga kini belum kelihatan jalan keluarnya oleh pemerintah terhadap industri ini untuk menurunkan harga gas hingga 6 dolar per MMBtu," kata Rapolo dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menanti Implementasi Perpres No 40 Tahun 2016 Bagi Dunia Usaha, di Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Kata Rapolo saat ini harga gas industri dalam negeri masih jauh dari kata berdaya saing, rata-rata harga gas industri saat ini berada di level 10 sampai 12 dolar per MMBtu.
Padahal kata dia jika harga gas lebih murah akan sangat banyak manfaat yang lebih di dapat oleh negara, dari gairah ekonomi yang makin meningkat hingga kinerja ekspor nasional yang bisa tumbuh.
"Saat ini dengan harga gas sekarang kapasitas kita itu katakanlah 70-80 persen, kalau harga gas lebih murah lagi kita akan bisa mencapai mendekati 90 persen, akibatnya apa daya saing kita makin kompetitif, penerimaan negara juga akan meningkat karena kita mengekspor lebih banyak lagi," katanya.
Maka dari itu dirinya meminta pemerintah segera implementasikan peraturan tersebut supaya industri mendapatkan harga gas 6 dolar AS per MMBtu.
Dia mengatakan, industri oleokimia saat ini masih membeli gas sekitar 10 dolar AS hingga 12 dolar AS per MMBtu.
Baca Juga: Heboh Gas Bercampur Lumpur Menyembur di Pekarangan Rumah
“Anggota Apolin di kawasan industri Sei Mangke Sumatera Utara masih membeli gas 12 dolar AS per MBBTu karena belum ada pipanisasi kesana. Ini menjadi salah satu hambatan industri ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian ESDM untuk segera memberlakukan pelaksanaan harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBTU. Menurutnya, penurunan harga gas tersebut sudah diperintahkannya sejak beberapa tahun lalu.
"Sudah berkali-kali dirapatkan. Saya sudah mendapat informasi dari Menteri ESDM kemarin. Segera berlakukan," kata Jokowi.
Perpres tersebut sebenarnya sudah mengatur harga gas untuk industri sebesar 6 dolar AS per MMBTU. Tapi, sampai dengan empat tahun berlalu, amanat perpres tersebut belum dilaksanakan pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
PLN, MEBI, dan HUAWEI Resmikan SPKLU Signature dengan Ultra-Fast Charging dan Split Charging Pertama
-
Harga Cabai Masih 'Pedas', Bapanas Siapkan Intervensi
-
Kemendag Keluarkan Harga Patokan Eskpor Komoditas Tambang, Ini Daftarnya
-
Menkeu Purbaya Resmi Alihkan Dana Desa Rp34,5 T ke Koperasi Merah Putih
-
Pabrik Alas Kaki di Jombang Pakai PLTS, Kapasitas Tembus 3,7 MWp
-
Bisnis Emas BSI Melesat 100 Persen dalam 8 Bulan
-
Pengangguran Menurun, Tapi 50 Persen Tenaga Kerja Masih 'Salah Kamar'
-
Rating Indonesia Turun, Purbaya Serang Balik: Saya Ingin Membuat Reputasi Moody's Jeblok
-
Emiten BFIN Andalkan Program Loyalitas Dongkrak Pembiayaan Mobil Bekas
-
Dalih Purbaya Bikin Defisit APBN Nyaris 3 Persen: Kalau Tidak Kita Bisa Jatuh Seperti 1998