Ikut Program Kartu Prakerja Bisa Langsung Dapat Kerja?

Suara.com - Bagi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akibat wabah virus corona atau Covid-19, Pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial atau Social Safety Net berupa program Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, program Kartu Prakerja sebenarnya merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk angkatan kerja.

Namun, dalam rangka merespons pandemi Covid-19, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah. Dirinya pun tak bisa menjamin masyarakat yang sudah ikut program Kartu Prakerja akan bisa kembali bekerja secepat mungkin.

"Kita tentunya ingin program kartu prakerja diserap. (Tapi) Jangan hanya jadi karyawan tapi wirausaha," kata Deni dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Meski tak ada jaminan, dirinya mengatakan pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan berbagai macam asosiasi pengusaha terkait program Kartu Prakerja ini.

"Kita kerja sama dengan Apindo, Hippmi dan sebagainya, pemerintah tidak menjamin keberhasilan, itu sebuah hal kompleks, yang menjamin kita sendiri bagaimana improve our selve yang dipertimbangakn HRD, kita juga ekspektasinya pas, jangan over promises," katanya.

Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagi mereka yang sukses mengikuti program kartu prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.

Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.

Baca Juga: 8,4 Juta Orang Daftar Kartu Prakerja, Pemerintah Ngaku Kewalahan