Suara.com - Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Ditutupnya destinasi wisata akibat wabah harus menjadi momentum bagi para pengelola destinasi di Tanah Air untuk dapat mengevaluasi dan menata ulang tempat wisatanya, sehingga menghadirkan kesan yang lebih baik untuk wisatawan termasuk mulai menerapkan pariwisata berkelanjutan.
"Hal-hal seperti ini akan menjadi platform kita ke depan, bagaimana pariwisata berkelanjutan jadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata," kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Frans Teguh, dalam “Ngabuburit Pariwisata Nasional”, dengan tema "Peran Sentral Sustainable Tourism pada Paradigma Baru Pariwisata Pasca Covid-19", Jakarta, Senin (4/5/2020).
Setelah pandemi berlalu akan hadir kondisi “new normal” atau tren baru dalam berwisata, yang mana wisatawan akan lebih memperhatikan protokol-protokol wisata, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, sustainable and responsible tourism, authentic digital ecosystem, dan lainnya.
Acara tersebut dihadiori Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, anggota Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC), M. Baiquni, Ketua Umum DPP GIPI, Didien Djunaedy, dan Waketum GIPI yang juga anggota ISTC, David Makes.
Frans menjelaskan, dalam penerapan pariwisata berkelanjutan terdapat pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Global Sustainable Tourism Council. Indonesia juga secara aktif berkoordinasi dengan UNWTO hingga terbentuknya ISTC.
Bahkan pemerintah juga telah menyusun pedoman dalam penerapan pariwisata berkelanjutan melalui Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Kemenparekraf pun telah memiliki framework dan action plan, hingga sertifikasi yang bekerja sama dengan universitas. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sustainable tourism destination di berbagai daerah Tanah Air.
"Sudah banyak sebenarnya penggiat pariwisata, pelaku desa wisata, serta komunitas yang telah berhasil menerapkan pariwisata berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam perkembangan ekonomi maupun pengembangan secara umum," tambahnya.
Namun menurutnya, untuk menerapkannya lebih luas dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata.
Baca Juga: Kemenparekraf Fasilitasi UMKM Pariwisata Akses 5 Skema Bantuan Pemerintah
"Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa kita sebut pentahelix. Berbagai disiplin ilmu harus bekerja bersama-sama dan memperbaiki pendekatan-pendekatan kita untuk tidak hanya meningkatkan daya saing tapi juga daya keberlanjutan dari kegiatan kepariwisataan," kata dia.
Untuk itu, Frans menegaskan, saat ini jadi momentum yang baik untuk menyiapkan destinasi pariwisata ke depan.
Berita Terkait
-
Marak Bayi Pakai Face Shield, Apa Kata Dokter?
-
Jumlah Kasus Baru COVID-19 Turun, Hong Kong Longgarkan Pembatasan Sosial
-
Covid-19 Ada di Prancis Sejak Desember 2019, Pasien Tak Pernah ke China
-
Cerita Petugas Pengambil Swab RSUD Wates, Dibuat Tak Bisa Tidur Semalaman
-
Catat! Tanda Kecemasan karena Pandemi Sudah Serius dan Butuh Bantuan Klinis
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Wacana Rokok Murah untuk Masyarakat Bawah Dikritik, Ancam Penerimaan Cukai Negara
-
cashUP Perkuat Ekosistem UMKM Digital, Satukan Pembayaran, Pembiayaan, dan Teknologi
-
IHSG Tertekan! Asing Lepas Saham Blue Chip Senilai Rp1,1 Triliun
-
Tiket Pesawat Gratis PPN dan Diskon Kereta, Ini Rincian Stimulus Ekonomi Rp26,3 Triliun
-
BI Siapkan Wirausaha Baru dan Jutaan Peluang Kerja lewat Program Transformasi UMKM Nasional
-
Gejolak Timur Tengah Bikin LNG Mahal, Indonesia Tak Bisa Menghindar
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
BUMN RI Sulap 60 Ton Sampah Kelapa Jadi Sumber Cuan, Biaya Pakan Ternak Turun 60%
-
IHSG Belum Aman, MNC Sekuritas Prediksi Koreksi Berlanjut Sebelum Menguat
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal