Berdasarkan data SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua, pelaksanaan Program BSPS di daerah tersebut tersebar di 12 Kabupaten dan satu kota. Beberapa daerah tersebut antara lain, Kota Jayapura (394 unit), Kabupaten Jayapura (190 unit), Kabupaten Yalimo (400 unit), Kabupaten Mamberamo Tengah (610 unit), Kabupaten Jayawijaya (100 unit), dan Kabupaten Tolikara (1.000 unit).
Kemudian Kabupaten Merauke (330 unit), Kabupaten Biak Numfor (100 unit), Kabupaten Kepulauan Yapen (150 unit), Kabupaten Waropen (250 unit), Kabupaten Nabire (250 unit), Kabupaten Deiyai (240 unit), dan Kabupaten Paniai (100 unit).
Jumlah tersebut, nantinya akan bertambah sekitar 886 unit, menunggu Surat Keputusan Dirjen Perumahan tahap ketiga, sehingga total pada 2020 mencapai 4.114 unit.
Para penerima bantuan Program BSPS dari KemenPUPR di Provinsi Papua Barat ini akan menerima bantuan dana dalam dua kategori. Pertama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir akan mendapatkan bantuan Rp 21 juta, yang terdiri dari dana pembelian bahan material Rp 16 juta dan upah tukang Rp 5 juta.
Masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan akan mendapatkan bantuan Rp 37,5 juta. Dana tersebut terdiri dari dana pembelian bahan material Rp 32,5 juta dan sisanya sebesar Rp 5 juta untuk upah tukang.
“Kami harap, masyarakat bisa memanfaatkan dana yang disalurkan Kementerian PUPR sebaik mungkin, agar rumahnya bisa dibangun dengan baik dan layak huni,” katanya.
Menurut salah seorang penerima bantuan Program BSPS di Kampung Kobakma, Kelurahan Abepantai, Kota Jayapura, Marthen Istelle, ia dan keluarga sangat senang karena rumahnya diperbaiki menjadi lebih layak huni dan menjadi lebih baik dari kondisi rumah sebelumnya. Sebelum mendapatkan Program BSPS, atap rumahnya sering bocor jika hujan.
“Terima kasih kepada Kementerian PUPR atas bantuan bedah rumah ini. Sekarang kondisi rumah saya terutama atap bisa menjadi lebih baik dan aman dari kebocoran akibat hujan,” katanya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan Badan Pengelola Tapera Bakal Beroperasi 2021
Berita Terkait
-
Sederhanakan Program, PUPR Ajukan Rp 115,58 Triliun untuk Infrastruktur
-
Selama 5 Tahun Belakangan, Masyarakat Papua Terima 21.915 Rumah dari PUPR
-
Para Nelayan Padang Pariaman Dapat Rumah Khusus Senilai Rp 4,6 Miliar
-
Kementerian PUPR Targetkan Badan Pengelola Tapera Bakal Beroperasi 2021
-
Puji Tuhan! Angka Kesembuhan Pasien Corona di Papua Barat Meningkat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026